WACANA BERITA –Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk melakukan monitoring lapangan terkait distribusi gas elpiji 3 kilogram di wilayah Garut.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul keresahan masyarakat atas isu kelangkaan dan kenaikan harga gas elpiji bersubsidi yang banyak digunakan oleh rumah tangga dan pelaku UMKM.
Aris mengatakan, pihaknya telah menekankan kepada Disperindag dan SPBE untuk memastikan kondisi di lapangan tetap terkendali. Ia menyebut, isu kelangkaan yang beredar justru memicu sejumlah pengecer menahan penjualan.
Dedi Satriandhi Akhiri Masa Jabatan, Yusuf Ansori Terpilih Jadi Ketua PJSI Garut 2026–2030
“Kalau terkait permasalahan LPG, kita sudah menekankan ke Indag bahkan ke SPBE untuk melaksanakan monitoring. Ini sebetulnya terkait isu bahwa gas akan langka sehingga para pengecer menahan penjualan. Padahal dipastikan dari SPBE itu aman,” kata Aris, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa ketersediaan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Garut dalam kondisi aman dan saat ini situasi sudah kembali normal.
“Sekarang sudah normal lagi. Kita tekankan jangan ada penimbunan, karena kita menjamin gas elpiji 3 kg ini aman,” ujarnya.
Meski demikian, Aris mengakui masih terdapat persoalan di tingkat pengecer, khususnya terkait harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik tersebut dengan menyertakan lokasi yang jelas.
“Kalau ada laporan seperti itu, kita minta spesifikasinya di daerah mana. Nanti akan kelihatan dari agen mana,” ucapnya.
Terkait kabar kenaikan harga di tingkat agen dari Rp16.000 menjadi Rp19.000, Aris menyebut hal tersebut belum dapat dipastikan. Ia menegaskan bahwa penetapan HET merupakan kewenangan pemerintah pusat dan hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diterima.
“Itu belum tentu, karena HET ditentukan oleh pemerintah pusat. Sampai sekarang belum ada tembusan ke saya, jadi itu masih isu,” katanya.
Sementara itu, di lapangan sejumlah warga masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg serta harga yang dinilai tinggi. Seperti disampaikan NP (46), warga Kecamatan Banyuresmi.
“Saat ini gas elpiji 3 kg di tempat saya sulit didapat, dan harga pengecer sangat tidak wajar. Saya berharap pemerintah segera menindaklanjuti agar pengecer tidak menjual seenaknya,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Garut memastikan akan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjaga stabilitas distribusi dan harga gas elpiji bersubsidi di masyarakat.