WACANA BERITA –Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2026 masih tergolong rendah. Hingga Februari 2026, serapan anggaran baru mencapai 13 persen, jauh dari target triwulan pertama yang dipatok sebesar 25 persen.
Data tersebut sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, menilai rendahnya realisasi anggaran menunjukkan masih adanya persoalan teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program.
“Kalau kita lihat, setelah anggaran disahkan, penanggung jawab teknisnya ada di OPD. Sering kali kendalanya justru pada hal-hal teknis seperti persiapan kegiatan yang belum matang,” kata Romli saat diwawancarai, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, sejak awal tahun OPD seharusnya sudah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga dokumen tender. Persiapan tersebut penting agar program dan kegiatan bisa segera dijalankan setelah tahun anggaran dimulai.
“Di awal tahun itu mereka seharusnya sudah bergerak cepat secara teknis. Persiapan seperti HPS dan dokumen tender harus sudah siap supaya kegiatan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.
Romli menilai lemahnya kesiapan teknis membuat sejumlah OPD belum bekerja maksimal dalam merealisasikan program yang telah dianggarkan.
Padahal, percepatan penyerapan anggaran dinilai penting untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Ia menegaskan lambatnya realisasi belanja daerah dapat berdampak langsung terhadap masyarakat karena dana APBD berfungsi sebagai stimulus ekonomi.
“Kalau belanja lambat, berarti perputaran uang di masyarakat juga tertahan. Padahal APBD itu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Romli.
Menurut dia, keterlambatan penyaluran anggaran, seperti bantuan sosial atau proyek padat karya, akan mengurangi peredaran uang di masyarakat dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau dana itu belum dikeluarkan dan masih mengendap di pemerintah daerah, maka potensi pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut tertahan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Romli menyebut DPRD akan mendorong percepatan kinerja OPD melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan masing-masing mitra komisi.
“DPRD harus lebih proaktif mendorong OPD melalui rapat kerja atau RDP dengan dinas-dinas terkait. Kita akan melihat kendala teknisnya di mana, supaya mereka bisa dipacu bekerja lebih cepat dan tepat,” katanya.
Ia juga menekankan percepatan penyerapan anggaran perlu difokuskan pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, serta fasilitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Terutama proyek-proyek vital seperti infrastruktur. Karena proyek yang ditenderkan itu ada masa prosesnya, sehingga persiapannya harus matang sejak awal,” tutur Romli.