Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Alasan di balik penerbitan SP3 ini dijelaskan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Menurut Budi, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat menghitung kerugian negara dari pengelolaan tambang tersebut. Hal ini dikarenakan tambang tersebut tidak termasuk dalam ranah keuangan negara berdasarkan Undang-Undang 17/2003. Sehingga, auditor tidak dapat menghitung kerugian negara dari hasil tambang yang diduga penyimpangan tersebut. Keputusan penerbitan SP3 ini merupakan bagian dari wewenang KPK dalam penanganan perkara korupsi. Semua informasi terkait alasan di balik penerbitan SP3 tersebut disampaikan secara transparan kepada publik untuk menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga penegak hukum.
The post Alasan KPK Pilih SP3 Kasus Korupsi Tambang Konawe Utara first appeared on portalberita.info.