WACANA BERITA – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tercermin dari minimnya kontribusi dividen ke kas daerah serta ketergantungan sejumlah BUMD terhadap penyertaan modal pemerintah.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai persoalan tersebut berakar dari kinerja perusahaan yang lemah dan berlangsung dalam jangka panjang tanpa penyelesaian yang tuntas.
Menurutnya, agenda restrukturisasi yang dilakukan untuk penyehatan BUMD juga tidak diiringi dengan arah kebijakan yang jelas. Hal ini membuat upaya restrukturisasi tidak menghasilkan perubahan berarti terhadap performa perusahaan daerah.
“Itu berawal dari kinerja yang buruk dan tidak berkesudahan. Proses restrukturisasi sebenarnya sudah berjalan 5 sampai 10 tahun terakhir, tetapi tidak konsisten, sehingga kinerja tidak optimal,” kata Acuviarta saat dihubungi, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, Pemprov Jabar memiliki 38 BUMD yang tersebar di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, tercatat hanya 18 BUMD yang menyetor dividen dengan total realisasi Rp430,65 miliar.
Realisasi itu pun sangat bergantung pada segelintir perusahaan. PT Bank Jabar Banten (BJB) menjadi penyumbang terbesar dengan setoran mencapai Rp385,25 miliar atau hampir 90 persen dari total realisasi dividen, disusul PT Migas Utama Jabar dengan setoran dividen Rp35 miliar atau sekitar 8 persen.
Sisanya, kontribusi dengan porsi kecil di bawah 2 persen berasal dari sejumlah BUMD seperti PT Jamkrida, PD Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), beserta 11 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 3 Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Sementara itu, sebanyak 20 BUMD tercatat tidak menyetorkan dividen, bahkan beberapa masih menyisakan piutang jangka pendek yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau kita bicara juga sekarang misalkan BJB, BJB juga dividennya makin kesini makin turun. Kemudian Migas Utama Jabar ya itu kan karena dia penghasilannya itu sifatnya participating interest, jadi tidak terkait dengan kinerja operasional yang kompleks,” ucap Acuviarta.
Ia menambahkan, eratnya faktor non-bisnis seperti intervensi politik terutama pada periode pemerintahan sebelumnya, turut memengaruhi kinerja buruk BUMD Jabar. Intervensi dalam penunjukan manajemen disebut berdampak terhadap profesionalisme pengelolaan perusahaan.
“Dulu pengaruh faktor non-bisnis sangat dominan, apalagi zamannya Ridwan Kamil. Kalau zamannya Dedi Mulyadi sekarang sepertinya lebih profesional dan independen dalam pengamatan saya,” kata Acuviarta.
Selain kontribusi dividen, ia menyebut indikator kesehatan BUMD juga bisa dinilai dari kemampuan perusahaan untuk mandiri secara operasional. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya BUMD yang bergantung pada dukungan penyertaan modal pemerintah untuk bertahan.
Ia memberikan contoh PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang setiap tahun membutuhkan suntikan dana Rp80 hingga Rp100 miliar hanya untuk menutup biaya operasional. Kondisi serupa terjadi pada PT Jasa Sarana yang memiliki aset sangat besar, namun kinerjanya dinilai buruk dengan terlalu banyak anak perusahaan yang bermasalah.
“Kalau mereka sudah tidak rugi dan bisa membiayai operasional tanpa bergantung pada penyertaan modal pemerintah, itu sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, Acuviarta menilai risiko terbesar adalah terjadinya status quo yang menghambat pembangunan daerah. Operasional BUMD tidak meningkat dan investasi sulit dilakukan karena terus bergantung pada pemerintah, sementara pemerintah daerah juga tidak mendapatkan manfaat yang memadai dari modal yang telah disertakan.
“Jadi kalau kondisinya seperti ini bergerak lambat kondisinya status quo beginilah, untung tidak, kinerja tidak ada progres, berjalan di tempat,” tuturnya.
Ia menilai perlunya langkah yang lebih cepat dan terarah dalam pembenahan BUMD. Tanpa roadmap (peta jalan) yang jelas, upaya perbaikan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
“Perlu langkah yang inovatif dan gesit. Saat ini pergerakan masih sangat lamban dan belum terlihat arah yang jelas dalam pengelolaan BUMD,” katanya.