“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Ya, masalah pengelolaan, bukan masalah kepemilikan,” ujar Dedi melalui akun Instagram resminya, Selasa (31/3/2026).
Dedi menjelaskan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah memastikan nasib karyawan. Pemerintah Kota Bandung disebut telah mengambil alih status ketenagakerjaan para pekerja, termasuk menjamin pembayaran gaji yang akan mulai dicairkan pada 25 April 2026.
Pengamat Soroti Lemahnya Eksekusi, Penataan PKL di Bandung Terancam Mandek
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menangani pembayaran tunggakan gaji karyawan yang belum terbayarkan. Proses pelunasan tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.
“Gaji yang ke belakang yang tidak terbayarkan secara bertahap akan ditangani oleh Pemprov Jabar,” kata Dedi.
Terkait kondisi satwa, Dedi memastikan ketersediaan pakan dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menyebut bantuan pendanaan juga akan diberikan untuk mendukung pemenuhan nutrisi satwa serta kesejahteraan tenaga medis di Bandung Zoo.
Menurutnya, dukungan tersebut mencakup tambahan penghasilan bagi dokter hewan dan tenaga paramedis yang sebelumnya terdampak keterlambatan pembayaran gaji.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan proses seleksi terbuka untuk menentukan pengelola baru Bandung Zoo. Calon pengelola diwajibkan memiliki kompetensi serta sertifikasi resmi dalam pengelolaan kebun binatang.
“Pengelolanya sedang dalam proses kompetisi. Siapa yang berminat melakukan pengelolaan harus memiliki sertifikat pengelolaan kebun binatang,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik pengelolaan Bandung Zoo kembali mencuat setelah kematian dua anak harimau Benggala pada 24 dan 26 Maret 2026. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik terhadap isu kesejahteraan satwa dan kondisi internal lembaga konservasi itu, termasuk dampak konflik kepemilikan yang telah berlangsung sekitar 1,5 tahun.