Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas intensif kesiapan anggaran penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pendanaan untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 tetap menjadi prioritas anggaran.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut mencakup penyelesaian program penanganan bencana yang telah dianggarkan pada 2026, sekaligus memastikan kesinambungan pendanaan untuk pekerjaan lanjutan pada 2027 hingga 2028.
“Kita pastikan anggarannya ada, dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Selasa (27/10/2026).
Suahasil menjelaskan, pemerintah tengah menyelesaikan rencana induk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatra bagian utara tersebut. Pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas program pemulihan sesuai rencana dan alokasi anggaran masing-masing.
Menurutnya, kesinambungan anggaran menjadi penting agar pekerjaan yang telah dimulai pada 2026 dapat diteruskan pada 2027 dan dituntaskan pada 2028. Terlebih, kementerian dan lembaga saat ini tengah merinci program kerja berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang telah ditetapkan.
Suahasil menambahkan, pemerintah pusat selama ini memberikan dukungan tambahan kepada daerah yang menghadapi tekanan anggaran, baik akibat bencana alam maupun persoalan belanja daerah. Pada awal 2026, pemerintah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, pembahasan anggaran pemulihan bencana tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028.
“Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan Alhamdulillah, Insya Allah anggarannya tersedia” kata Tito dalam konferensi pers.
Selain membahas pemulihan bencana Sumatra, kedua kementerian turut mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal, terutama pemerintah daerah dengan beban belanja pegawai yang mencapai 40% hingga 50% dari anggaran daerahnya.
Baca Juga: Kata Suahasil soal Potensi Penambahan Kuota Pertalite
Baca Juga: Tarik Tombur Toba, Lestarikan Kuliner dan Budaya Sumatera Utara
Tito mengatakan, Kemendagri dan Kemenkeu akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui tim teknis yang melibatkan jajaran direktorat jenderal terkait. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan penanganan serta merumuskan solusi sesuai kondisi fiskal masing-masing.
Dalam APBN 2027, pemerintah menganggarkan sementara Rp1 triliun untuk dana insentif daerah. Alokasi tersebut akan dirancang berdasarkan indikator pembangunan agar pemerintah daerah terdorong meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.