Publik terus menyoroti keputusan pemerintah untuk memangkas pasokan ekspor gas bumi ke Singapura. Kini muncul peringatan agar pemerintah meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap potensi perlawanan hukum atau gugatan ganti rugi dari pihak lawan melalui lembaga arbitrase internasional.
Pengacara Kondang, Hotman Paris Hutapea mengatakan hubungan jual beli komoditas strategis seperti energi bumi dipastikan selalu diikat oleh kontrak dagang ( commercial contract) yang sangat ketat.
Baca Juga: Tolak Campuri Urusan Jokowi dan Keluarganya, PDIP: Kami Tak Suka Berurusan dengan Barang Bekas
Di dalam dokumen tersebut, umumnya terdapat klausul yang menunjuk lembaga arbitrase internasional sebagai medium penyelesaian sengketa tunggal apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan pengiriman.
“Hati-hati jangan sampai nanti pihak kita apakah itu badan usaha atau apa, digugat di arbitrase internasional, ganti rugi,” kata Hotman dikutip Senin (26/10/2026).
Hotman membedah lebih dalam mengenai risiko finansial yang mengintai keuangan negara. Gugatan ganti rugi di ranah arbitrase internasional tidak sekadar menghitung nilai barang yang gagal dikirim, melainkan terbagi menjadi dua jenis pembebanan yang sangat merugikan pihak tergugat. Pembebanan tersebut mencakup kerugian nyata (real damages) dan denda ganti rugi penghukuman (punitive damages).
“Punitive damages dalam common law atau penalty yang bisa jumlahnya sangat besar apalagi ini menyangkut kebutuhan gas di suatu negara,” ujar Hotman.
Ancaman paling fatal dari kekalahan di meja arbitrase menurutnya adalah penyitaan aset-aset strategis milik negara yang tersebar di yurisdiksi luar negeri. Putusan arbitrase asing dapat langsung dieksekusi lintas batas negara tanpa perlu peradilan ulang, apalagi pemerintah telah meratifikasi dan ikut meneken Konvensi New York ( New York Convention).
“Bahkan kapal kita yang sedang berlayar pun. Misalnya kapal minyak kita yang sedang berlayar pun di laut bisa disita,” tegas Hotman.
Guna meyakinkan pemerintah bahwa ancaman ini bukanlah isapan jempol, ia mengungkap rekam jejak buruk pemerintah dalam menghadapi sengketa serupa. Ia mencatat bahwa hanya dalam rentang tahun 2026 berjalan ini saja, sudah terdapat tiga putusan arbitrase internasional yang mengalahkan negara dan berujung pada denda triliunan rupiah.
“Bahkan satu badan usaha dihukum membayar 2 triliun lebih, ini kasus kecil karena juga lalai atau dianggap melanggar kontrak tidak mensuplai gas ke luar negeri, dihukum 2,2 triliun. Bayangkan kalau kebutuhan satu negara kerugiannya bisa digugat di arbitrase internasional besar sekali belum lagi denda atau punitive damages,” urainya secara rinci.
Melihat eskalasi yang ada, ia memprediksi cepat atau lambat perlawanan hukum dari negara pulau tersebut akan segera berwujud gugatan resmi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera menyiagakan tim hukum yang sangat profesional dan memiliki keahlian spesifik di bidang litigasi komersial guna melakukan mitigasi risiko di pengadilan internasional.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengonfirmasi adanya pengalihan pasokan ekspor mencapai 31 juta kaki kubik standar gas per hari. Aliran sebesar 15 juta kaki kubik dari sumur Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra itu kini dialihkan sepenuhnya untuk menghidupi pembangkit kelistrikan di Batam, Bintan dan Pulau Sumatra.
Manuver proteksionisme ini langsung dijawab dengan keras oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Ia menegaskan bahwa para importir negaranya tidak akan tinggal diam dan menuntut penghormatan absolut terhadap kontrak yang berjalan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Layak Jadi Pengganti Gibran
“Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka. Importir Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong.