Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kebijakan biaya penggunaan spektrum frekuensi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi operator telekomunikasi, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan, pengelolaan spektrum frekuensi tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital, termasuk perluasan jaringan generasi kelima atau 5G.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Menurut Ismail, biaya penggunaan spektrum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang investasi operator untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi. Karena itu, kebijakan spektrum perlu memperhatikan kemampuan industri dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Ia menjelaskan, ketersediaan jaringan telekomunikasi merupakan salah satu prasyarat bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital. Sebelum berbagai layanan tersebut dapat digunakan secara produktif, infrastruktur konektivitas perlu tersedia dengan kualitas yang memadai.
Ismail menyebut jaringan 4G di Indonesia telah menjangkau lebih dari 98% wilayah. Sementara itu, pengembangan jaringan 5G terus berlangsung dan membutuhkan dukungan ketersediaan spektrum frekuensi yang sesuai.
“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan pengelolaan spektrum perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnis operator sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan pemerintah tidak hanya mencakup profitabilitas industri, tetapi juga kebutuhan publik terhadap konektivitas.
Ismail mengatakan, pendekatan pemerintah dalam pengelolaan spektrum frekuensi telah mengalami perubahan dalam 5 hingga 7 tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan lelang spektrum terbaru dengan harga yang relatif terjangkau untuk memberikan ruang bagi operator melanjutkan investasi jaringan.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi, Beban Operator Capai 14 Persen Pendapatan
Baca Juga: Kepatuhan Rollover Kuota Internet Baru 70%, Komdigi Tagih Operator Seluler
Ismail mengatakan ke depan pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang, mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi modal besar dan waktu pengembangan yang panjang.
“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujar Ismail.