Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, menyindir ketika dimintai pendapat terkait evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Deddy menilai berbagai dinamika yang terjadi setiap hari di masyarakat sudah cukup menunjukkan kondisi riil tanpa perlu adanya formulasi evaluasi formal yang sering kali diabaikan.
“Banyak host TV dan wartawan minta wawancara untuk evaluasi 2 tahun pemerintahan. Saya bingung! Wong setiap hari pasti ada kejadian/cobaan, lalu apanya yang mau dievaluasi? Emang mereka mau dengerin?” tulis Deddy, Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, Deddy juga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Selain menyentil momentum dua tahun pemerintahan, Deddy menolak keras wacana pengalihan pencairan gaji ASN dari perbankan nasional ke koperasi desa. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah dan justru membebankan para pegawai negeri.
Menurut Deddy, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan biaya operasional baru, kendala teknis, serta membuang waktu ASN yang sebelumnya bisa mengakses gaji secara mudah melalui kemudahan jaringan ATM perbankan.
Deddy mengingatkan adanya risiko keamanan mendasar, seperti potensi pencampuran rekening operasional koperasi dengan dana gaji ASN serta belum siapnya sistem akuntansi digital di ribuan koperasi desa.
Ia mendesak pemerintah untuk mempertahankan skema pencairan gaji melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah teruji sistem layanan dan keamanannya.