KORAN MANDALA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengejar target penyelesaian pembangunan hingga 100 persen pada akhir 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat tertundanya dana bagi hasil pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan skema tunda bayar ketimbang mengambil pinjaman daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak merekomendasikan rencana pinjaman sebesar Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam APBD Perubahan 2026.
Dedi mengatakan, pemerintah daerah kini berupaya memaksimalkan waktu dan anggaran yang tersedia untuk menuntaskan berbagai pekerjaan dalam sisa waktu tahun ini.
“Kita sedang ngebut agar dalam 2,5 bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan targetnya tercapai hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah, kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).
Ia mengakui kondisi fiskal Jawa Barat tengah menghadapi keterbatasan. Meski demikian, Dedi menilai pengelolaan anggaran secara cermat dapat menjadi langkah untuk menjaga pelaksanaan pembangunan tanpa menambah beban pinjaman daerah.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah menunda pembayaran sejumlah kegiatan tahun anggaran 2026 hingga 2027. Skema tersebut memungkinkan pekerjaan tetap berjalan, sementara pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Artinya, kegiatan 2026 dibayarkan pada 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan bunga utang,” katanya.
Selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia, Dedi menyoroti pentingnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di Jawa Barat.
Ia menyebut kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor turut menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tuturnya.