Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengaku heran sekaligus prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Bima mempertanyakan keberanian oknum kepala daerah yang masih nekat melakukan tindakan korupsi di tengah gencar-gencarnya pembenahan dan pencegahan dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat berada di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026). Ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya berfokus mendukung agenda pemberantasan korupsi.
“Iya, ini memang saya tidak habis pikir ya. Teman-teman kepala daerah itu masih berani ya melawan arus. Harusnya sekarang fokus pemberantasan korupsi,” kata Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti di penindakan tetapi harus diimbangi dengan pembenahan sistem secara menyeluruh dari hulu guna menutup ruang gerak praktik rasuah.
“Perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan pembenahan sistem. Jangan sampai hanya di ujungnya saja. Pembenahan sistem ini kita perlukan untuk menutup ruang-ruang korupsi,” tegasnya.
Bima mengungkapkan, Kemendagri bersama KPK telah rutin mengumpulkan para kepala daerah untuk menguliti peta risiko korupsi di tiap wilayah sebagai langkah pencegahan.
Mengenai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang acap kali diraih daerah, Bima mengingatkan bahwa predikat tersebut hanya instrumen transparansi keuangan, bukan jaminan mutlak bebas korupsi jika pengawasan melekat tidak dijalankan.
Ia juga menegaskan bahwa insiden OTT Bupati Klaten merupakan tindakan penyimpangan individu dan bukan bentuk kegagalan lembaga maupun program kerja pemerintah.
“Ini oknumnya. Bukan lembaganya, bukan programnya. Oknumnya yang harus kita tertibkan,” pungkas Bima.