Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp82,89 triliun. Nilai ini meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp75,04 triliun, alokasi terbesar diserap untuk dua sektor mandatory spending, yakni pendidikan sebesar Rp20,04 triliun dan infrastruktur sebesar Rp31 triliun.
Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait penjelasan Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Wagub Rano merinci, alokasi pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah, sementara infrastruktur sebesar 41,43 persen. Keduanya telah melampaui batas minimal mandatory spending yang ditetapkan, yakni 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur.
“Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan,” ujar Rano.
Baca Juga: Pusat Ambil Alih Gaji PPPK Daerah, Rp23 Triliun Disiapkan untuk Ringankan APBD
Selain dua sektor tersebut, belanja daerah juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sektor kesehatan, fokus diberikan pada penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan gizi, dan pengadaan alat penunjang medis di fasilitas kesehatan.
Belanja daerah juga diarahkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta peningkatan daya saing perekonomian Jakarta.
Untuk menopang belanja tersebut, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun, naik 4,70 persen dari Perubahan APBD 2026 yang sebesar Rp69,36 triliun. Target itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,88 triliun.
Di sisi pembiayaan, Pemprov menyiapkan penerimaan sebesar Rp10,27 triliun. Sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah Rp4,239 triliun, serta pinjaman daerah Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.
Penerbitan obligasi daerah sendiri direncanakan bertahap pada 2027 dan 2028 dengan total sekitar Rp5,62 triliun, yakni Rp4,239 triliun pada 2027 dan Rp1,38 triliun pada 2028.
Melalui RAPBD 2027, Pemprov DKI menargetkan kesinambungan program prioritas sekaligus memperkuat fondasi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.
Wagub Rano berharap Raperda tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD melalui rapat-rapat komisi sesuai jadwal.
“Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembahasan sesuai jadwal yang disepakati, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” pungkasnya.