Rencana audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (13/10/2026), terganggu setelah Sekretariat Jenderal DPR memberlakukan pembatasan bagi rombongan tersebut. Perwakilan AKSI memprotes kebijakan itu karena dinilai berbeda dari rencana yang telah dikomunikasikan sebelumnya.
Protes disampaikan ketika para anggota AKSI tertahan di area visitor management system (VMS). Area tersebut merupakan lokasi registrasi tamu sebelum mereka diperbolehkan masuk ke Gedung Parlemen.
Rencana audiensi telah dikomunikasikan
Perwakilan AKSI Sipil, Ray Rangkuti, mengatakan audiensi dengan Fraksi PKB telah dijadwalkan dan dibicarakan sejak sehari sebelumnya. Menurut dia, tidak ada pemberitahuan mengenai pembatasan seperti yang mereka temui ketika tiba di kompleks parlemen.
Ray menyebut pembatasan itu disampaikan secara mendadak oleh pihak pengamanan dalam (pamdal) dan Sekretariat Jenderal DPR. Perubahan tersebut mencakup jumlah peserta yang diperbolehkan masuk serta lokasi pertemuan.
“Tiba-tiba dari pihak Sekretariat mengatakan hanya diperkenankan untuk masuk 5 orang dan tempatnya tidak menggunakan ruang fraksi atau ruang komisi, tetapi kemungkinan di press room,” kata Ray.
AKSI mempersoalkan perubahan ketentuan
Menurut keterangan Ray, AKSI semula datang untuk melaksanakan audiensi dengan Fraksi PKB sesuai komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, ketika berada di area registrasi tamu, mereka mendapatkan ketentuan baru yang membatasi akses rombongan.
Pembatasan jumlah peserta menjadi lima orang membuat rencana kehadiran AKSI tidak dapat dijalankan seperti yang telah disiapkan. Selain jumlah peserta, Sekretariat Jenderal DPR juga menyampaikan bahwa pertemuan tidak digelar di ruang fraksi maupun ruang komisi.
Alternatif tempat yang disebutkan adalah press room. Ray menyampaikan informasi tersebut sebagai alasan AKSI melayangkan protes terhadap perlakuan yang mereka terima di area VMS.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, persoalan yang dipermasalahkan AKSI berkaitan dengan akses masuk, jumlah perwakilan, dan lokasi audiensi. Fraksi PKB menjadi pihak yang dituju dalam agenda pertemuan, sementara Sekretariat Jenderal DPR dan pamdal disebut sebagai pihak yang menyampaikan pembatasan kepada rombongan.