Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan peran yang sebanding dengan beban kerja Presiden Prabowo Subianto.
Syahganda mengatakan Prabowo saat ini tengah berupaya mengubah paradigma (shifting paradigm) ekonomi negara. Namun, menurut dia, kerja tersebut tidak diimbangi kontribusi Gibran sebagai wakil presiden.
Pandangan itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar yang ditayangkan di YouTube pada 3 Oktober 2026.
Syahganda membandingkan peran Gibran dengan sejumlah wakil presiden pada pemerintahan sebelumnya. Ia mencontohkan Jusuf Kalla ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Syahganda, JK turun tangan dalam berbagai persoalan besar, termasuk masalah ekonomi dan penanganan bencana tsunami Aceh. Ia juga menyebut Boediono sebagai wakil presiden yang menurutnya aktif bekerja selama mendampingi SBY.
Sementara itu, Syahganda menilai Gibran belum memperlihatkan peran serupa. Ia bahkan mempertanyakan kewibawaan Gibran sebagai wakil presiden.
“Ini Wapres tidak bekerja, dulu Budiono bekerja. Gunting pita pun enggak mungkin karena apa? Karena itu untuk gunting pita dalam suatu projek-projek besar tuh seorang wapres itu juga harus wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,” kritik Syahganda.
Atas penilaiannya tersebut, Syahganda kemudian mendorong agar posisi Gibran sebagai wakil presiden diganti. Ia juga menyinggung berbagai persoalan yang menurutnya telah membayangi Gibran sejak awal.
“Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga wapres itu diganti, Gibran ini. Is enough ya kan, Anda itu enggak pantas lagi sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi dan lain-lain. Udah, selesai aja,” tegasnya.
Syahganda berharap, jika terjadi pergantian, sosok wakil presiden berikutnya dapat benar-benar menjadi mitra kerja Prabowo. Ia membayangkan pembagian tugas yang lebih jelas antara presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, ketika Prabowo menjalankan tugas ke luar negeri, wakil presiden dapat mengambil peran dalam mengurus pemerintahan di dalam negeri. Pembagian fokus juga dapat dilakukan berdasarkan wilayah maupun sektor.
“Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut misalnya kayak gitu. Nah, ini yang dicari harusnya di 2 tahun ini. Jadi, kita harus ganti wapres mungkin ya,” tutup Syahganda.