Situasi politik nasional menjadi perhatian pemerintah di tengah bergulirnya sejumlah perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kondisi politik dan keamanan tetap kondusif.
Hal tersebut disampaikan Dudung usai acara serah terima jabatan Menko Polkam dari Djamari Chaniago pada Senin (5/10/2026) kemarim. Menurut Dudung, arahan Presiden menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjaga situasi tetap terkendali di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Saya sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, tentunya agar situasi ke depan semakin kondusif, situasi politik, situasi keamanan,” katanya.
Baca Juga: Eks Hakim MK soal Gugatan Ijazah Gibran: Semestinya Ini…
Dudung mengatakan situasi politik saat ini turut dipengaruhi oleh adanya gugatan yang tengah berjalan di MK. Meski demikian, dia tidak menyebut secara spesifik perkara yang dimaksud.
Pemerintah, kata Dudung, masih menunggu keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses hukum tersebut hingga menghasilkan keputusan.
“Tentang situasi politik, kita lihat di media saat ini sedang tren, kita (akan) bersikap bagaimana keputusan Majelis Konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat,” ujarnya.
Dudung memastikan pemerintah akan menghormati dan menjunjung tinggi apa pun keputusan MK. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun persepsi atau kesimpulan sebelum hakim menjatuhkan keputusan.
“Kita tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapapun yang menjalankan tugas, baik di MK atau di manapun, supremasi hukum ditegakkan,” ungkapnya.
Baca Juga: Sindir Pendidikan Gibran, Ahmad Khozinudin: Jangankan Jabatan Wapres, Ketua RT Saja Tidak Sah
Upaya menjaga kondisi politik tetap nyaman juga akan dilakukan Dudung melalui komunikasi dengan para pimpinan partai politik. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.
“Termasuk nanti kepada para ketua partai, nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus benar-benar bisa dikendalikan,” imbuh dia.
Adapun salah satu perkara di MK yang tengah menjadi perhatian publik berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Perkara tersebut teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan oleh Denny Indrayana bersama beberapa pihak lainnya.
Gugatan itu mempersoalkan penyetaraan pendidikan Gibran yang berkaitan dengan pencalonannya pada Pilpres 2024. Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi hingga membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.