Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung penghentian sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. IESR menilai proyek dengan kapasitas hingga 640 megawatt (MW) tersebut perlu menjalani kajian lingkungan dan energi secara menyeluruh sebelum pembangunan dilanjutkan.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pembangunan data center harus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai dampak proyek.
“Kami menghargai ketegasan Gubernur Jawa Barat. Investasi data center merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan harus tetap berjalan dengan menghormati keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” ujar Fabby dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).
Proyek yang disebut AI Campus 2 (CGK4) tersebut direncanakan memiliki kapasitas 640 MW dan berlokasi sekitar lima kilometer dari Waduk Jatiluhur. BDx mulai membangun proyek tersebut pada 22 September 2026.
Enam hari kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pekerjaan konstruksi setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi. Pemprov Jabar menyebut penghentian dilakukan karena AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
IESR menyoroti kebutuhan sumber daya proyek tersebut. Pada tahap pengembangan berikutnya, kebutuhan air diperkirakan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari. Jumlah tersebut setara lebih dari 12 juta meter kubik air per tahun.
Sumber air proyek direncanakan berasal dari Waduk Jatiluhur yang juga menopang sistem irigasi pertanian di Jawa Barat. Karena itu, IESR meminta kajian mengenai dampak penggunaan air melibatkan masyarakat terdampak, termasuk petani pengguna sistem irigasi Jatiluhur, dan hasilnya dibuka kepada publik.
Dari sisi energi, kapasitas data center sebesar 640 MW apabila beroperasi penuh sepanjang tahun setara dengan konsumsi listrik sekitar 5,6 terawatt-jam (TWh) per tahun. IESR meminta pemerintah membuka kajian mengenai dampak kebutuhan listrik tersebut terhadap keandalan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali.
Kajian tersebut, menurut IESR, perlu mencakup kecukupan cadangan daya, kebutuhan transmisi dan gardu induk, serta sumber pembangkit yang akan memasok listrik ke data center. Dampaknya terhadap akses listrik pelanggan PLN, termasuk rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri juga perlu dikaji.
“Satu fasilitas 640 MW membutuhkan listrik sebesar keluaran pembangkit besar. Publik berhak tahu dari mana listrik itu berasal, apakah akan menambah pembakaran batu bara, dan apakah pelanggan PLN lainnya ikut menanggung risikonya, baik berupa gangguan pasokan maupun beban biaya,” kata Fabby.
IESR menilai penghentian sementara pembangunan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan kajian secara menyeluruh, bukan sekadar mempercepat penerbitan izin.
Lembaga tersebut juga menilai meningkatnya investasi data center dan AI membutuhkan aturan nasional yang lebih jelas. IESR menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital memperkirakan kebutuhan listrik data center Indonesia pada 2029 dapat mencapai lebih dari 2 gigawatt (GW), sedangkan PLN memperkirakan kebutuhan sektor tersebut dapat mencapai 25 GW pada 2035.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Resmikan Data Center AI Jatiluhur, Ungkap Alasan Datang Sendiri ke Lokasi
Baca Juga: Pemprov Jabar Perketat Pengawasan Data Center Jatiluhur
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Pengusaha Data Center Tak Sedot Air dari Jatiluhur: Beli Saja dari PDAM
Karena itu, IESR mendesak pemerintah pusat menerbitkan regulasi safeguard untuk AI dan data center dengan standar lingkungan, sosial, dan energi sebagai bagian dari persyaratan perizinan.
IESR juga mengusulkan penggunaan sistem pendingin tanpa air (waterless) atau sirkulasi tertutup (closed-loop), batas efisiensi Power Usage Effectiveness (PUE) di bawah 1,3, serta peningkatan penggunaan energi terbarukan pada operasional data center.
Menurut IESR, investasi data center tetap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tetapi pembangunan fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan air, listrik, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.