Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam merespons sengketa terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan sejumlah tokoh.
Dalam perbincangan yang tayang di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 25 September 2026, pengamat dan aktivis mempertanyakan sikap elite PDIP, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang dinilai belum menunjukkan sikap terbuka dalam polemik tersebut.
Pengamat politik Prof. Jafar Masa menilai, apabila PDIP memiliki keresahan yang sama dengan kelompok masyarakat sipil, partai tersebut seharusnya mengambil peran lebih aktif melalui jalur parlemen.
“Kalau sama mestinya Jog apa ee PDIP yang terdepan dia harus vokal di parlemen. Siapa ter depan? PDIP. PDIP kan. Jadi dia harus memulai hak angket atau pajak inisiasi rekomendasi bagus,” ujar Jafar.
Namun, Jafar melihat sikap PDIP tersebut tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik. Menurut dia, partai tersebut kemungkinan mempertimbangkan berbagai kepentingan sebelum mengambil langkah terbuka.
“Tetapi tidak semudah itu. Ini sangat kompetitif. Mungkin PDP juga melihat kelompok-kelompok yang anti Joko ini juga main-main sehingga mereka juga hati-hati,” tambahnya.
Kritik lebih keras disampaikan jurnalis senior Edy Mulyadi. Ia menilai PDIP memiliki sejarah politik yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan kekuasaan Joko Widodo.
“Mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo yang 10 tahun kekuasaan itu merusak Indonesia,” tegas Edy.
Edy juga mempertanyakan posisi PDIP yang kini menyebut diri sebagai pihak yang menjadi korban dalam hubungan politik dengan Jokowi. Menurut dia, partai tersebut juga pernah menikmati keuntungan politik dari pemerintahan Jokowi.
“Antara lain ini orang yang paling bertanggung jawab tiba-tiba menjadi seolah-olah menjadi korban dikhianati di segala macamnya. Padahal periode yang pertama suka enggak suka dia menikmati kekuasaan Joko Widodo,” ujarnya.
Sementara itu, pegiat sosial dr. Tifa mengaku belum melihat kontribusi nyata PDIP dalam persoalan tersebut. Ia menilai kelompok masyarakat sipil justru menghadapi risiko dalam mengawal persoalan hukum, sementara PDIP berpotensi memperoleh keuntungan politik dari perkembangan perkara.
“Tapi sampai dengan hari ini frankly speaking saya belum melihat itu ya. Jadi seakan-akan PDI PDIP ini akan mencuci akan mencuci kotoran yang ini dengan saya gitu loh. Tapi PDIP yang nanti akan mendapatkan kredit dari sini sama sekali enggak punya. Saya enggak melihat 510 hari ini saya enggak melihat ada kontribusi apapun dari PDIP,” tuntut dr. Tifa.
Tudingan tersebut dibantah perwakilan PDIP dalam forum tersebut, Mas Fredy. Ia menegaskan bahwa partainya tidak tinggal diam dan telah mengambil sikap terhadap Jokowi.
“PDP jadi korban dan kita justru lawan Jokowi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita kepada publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Fredy.
Mengenai dokumen yang berkaitan dengan proses pendaftaran ke KPU pada masa lalu, Fredy juga mengklaim PDIP telah memberikan sejumlah dokumen kepada pihak yang mempermasalahkan persoalan tersebut.
Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Melebar ke Gibran, PDIP Makin ‘Terseret’
“PDIP turut memberikan misalnya dokumen-dokumen yang pada saat itu mendaftar,” jelasnya.
Meski telah mendapat penjelasan dari perwakilan PDIP, forum tersebut masih mempertanyakan sejauh mana partai tersebut akan mengambil peran secara terbuka. Sejumlah aktivis berharap PDIP tidak hanya menyampaikan sikap politik, tetapi juga membuka dokumen dan membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang selama ini mengawal sengketa tersebut.
Perdebatan mengenai posisi PDIP ini berlangsung di tengah proses hukum terkait syarat pendidikan Gibran yang menjadi perhatian di MK. Sikap dan langkah masing-masing pihak selanjutnya masih menjadi bagian dari dinamika politik dan proses hukum yang berjalan.