Rencana pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah ke perubahan besar dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menjalankan pendidikan gratis berasal dari porsi 20 persen APBN yang memang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Kalau APBN kan selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20 persen anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp800 triliun lebih,” katanya di Istana, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: Cicipi MBG Sebelum Dibagi, Guru di Riau Viral: Biarlah Kami yang Duluan Mati
Menurut Suahasil, persoalannya bukan pada besaran alokasi tersebut, melainkan bagaimana anggaran itu dirancang dan dibagi agar tujuan kebijakan pendidikan gratis dapat tercapai. Pemerintah perlu menentukan pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.
“Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di K/L (Kementerian/Lembaga) ini, berapa di K/L itu,” lanjut dia.
Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan arahan agar penggunaan 20 persen anggaran pendidikan tersebut dilakukan redesain. Penataan ulang ini ditujukan untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung kebijakan perluasan akses pendidikan negeri tanpa biaya.
“Ini diberi arahan, lakukan redesain. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” ungkap Suahasil.
Baca Juga: Manajer Kopdes Akhirnya Mulai Kerja Bulan Depan, Gajinya Segini…
Terlebih, anggaran pendidikan dari APBN selama ini juga digunakan untuk sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika ditanya apakah porsi anggaran untuk MBG akan dikurangi seiring rencana pendidikan gratis, Suahasil belum memberikan jawaban tegas.
“MBG kan buat anak sekolah. MBG diberikan kepada anak sekolah,” ujar Suahasil.
Adapun pendidikan yang direncanakan digratiskan pemerintah mencakup institusi negeri mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Rencana tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo. Presiden membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Rabu, 23 September 2026, menyampaikan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk penerapan pendidikan gratis di seluruh jenjang sekolah negeri.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Seskab Teddy.
Tak berhenti di jenjang sekolah, pemerintah juga menyiapkan perluasan kebijakan hingga pendidikan tinggi. Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ungkap Seskab Teddy.