Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengakui pengawasan terhadap masuknya barang ilegal ke Indonesia belum bisa dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah. Ia mengatakan masih banyak pintu masuk barang ilegal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa di antaranya yang perlu menjadi perhatian serius berada di wilayah perairan Selat Malaka dan perbatasan Kalimantan.
“Pintu masuk barang-barang ilegal di Indonesia itu tentu masih banyak yang perlu menjadi atensi. Seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan,” ungkap Djaka, Selasa (22/9/2026).
Menurut Djaka, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel Bea Cukai yang bertugas menjaga wilayah perbatasan.
Dia mengakui petugas Bea Cukai tidak setiap saat dapat melakukan pengawasan secara maksimal, “Tidak setiap saat pegawai Bea Cukai bisa melakukan pengawasan secara maksimal,” ujarnya.
Selain keterbatasan pengawasan, Djaka mengatakan masih adanya permintaan masyarakat terhadap barang-barang ilegal juga menjadi tantangan tersendiri. Selama permintaan tersebut masih ada, praktik pemasukan barang ilegal dinilai akan terus berpotensi terjadi.
“Teorinya kita mengenai kucing-kucingan itu, selama kebutuhan dari masyarakat ada, itu pasti akan terjadi,” kata Djaka.
Karena itu, Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya barang ilegal maupun barang yang dibatasi ke wilayah Indonesia.
“Kita akan terus meningkatkan pengawasan dengan segala sarana dan prasarana yang kita miliki,” ujarnya.
Baca Juga: Rp11,4 Miliar Balpres Impor Ilegal Disita Bea Cukai, Suahasil Bongkar Dampaknya
Baca Juga: Suahasil Mau Bersih-Bersih di Bea Cukai, Integritas Pegawai Jadi Harga Mati
Djaka menegaskan, Bea Cukai tetap berupaya maksimal melakukan pencegahan. Namun, luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jalur masuk membuat pengawasan menjadi tantangan yang harus terus diperkuat.
“Yang pasti bahwa kita berusaha maksimal untuk melakukan pencegahan terhadap barang-barang ilegal ataupun barang-barang yang dibatasi ke wilayah Indonesia,” tutupnya.