Penetrasi sepeda motor listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu yang paling disorot industri adalah ketidakpastian kebijakan insentif yang membuat pasar sulit berkembang secara konsisten.
Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan, akumulasi penjualan sepeda motor listrik di Indonesia baru mencapai sekitar 280 ribu unit. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar sepeda motor berbahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE) yang setiap tahun mencapai sekitar 5-6 juta unit.
“Jadi kalau secara market share kami masih kecil sekali dibandingkan dengan motor yang ICE,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/9/2026).
Menurut Budi, perkembangan pasar motor listrik sebenarnya sempat menunjukkan pertumbuhan. Pada 2023, penjualan baru berada di kisaran 15 ribu unit. Angka itu kemudian meningkat menjadi sekitar 77 ribu unit pada 2024.
Pada 2025, ketika subsidi pembelian motor listrik tidak tersedia, industri masih mampu mencatat penjualan sekitar 70 ribu unit. Namun, performanya kembali melemah pada 2026.
Hingga Agustus 2026, penjualan motor listrik baru mencapai sekitar 18.900 unit.
Budi menilai ketidakjelasan insentif menjadi salah satu faktor yang membuat konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi menunggu. Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana pemberian subsidi motor listrik pada 2026, tetapi hingga September belum ada realisasi yang diterima industri.
“Di awal tahun 2026 ini pemerintah sudah menyampaikan bahwa ada rencana subsidi,” ujar Budi.
Ia menyebut besaran subsidi yang terakhir disampaikan pemerintah berada di kisaran Rp3 juta per unit.
“Namun sampai dengan bulan September ini juga belum ada kejelasannya. Jadi sangat juga menghambat menyangkut masalah penjualan sepeda motor listrik yang ada,” katanya.
Bagi industri, persoalan tersebut tidak berhenti pada insentif pembelian. Infrastruktur pengisian daya juga masih menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik roda dua.
“Kemudian berikutnya selain bottleneck menyangkut masalah subsidi adalah charging,” kata Budi.
Kekhawatiran konsumen terhadap layanan purnajual juga masih menjadi pekerjaan rumah. Budi mengatakan calon pengguna masih mempertanyakan ketersediaan bengkel apabila sepeda motor listrik mengalami kerusakan.
“Banyak masyarakat yang masih menanyakan kalau kemudian menggunakan sepeda motor listrik, kalau rusak nanti akan perbaikan di mana,” ujarnya.
Di sisi pembiayaan, industri juga melihat masih ada jarak antara kesiapan lembaga keuangan dengan pelaksanaan di lapangan. Menurut Budi, sejumlah bank Himbara telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung pembiayaan kendaraan listrik.
Baca Juga: Motor Listrik Tak Bisa Terus Hidup dari Subsidi, Industri Minta Kepastian Aturan
Baca Juga: OJK Ramal Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Dongkrak Pembiayaan Multifinance
Baca Juga: Motor Listrik Bakal Jadi Pasar Baru? MUF Spill Pembiayaan Tumbuh 17,2%
Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan industri.
“Kalau dirapatkan dengan pihak pemerintah, beberapa industri atau kemudian bank Himbara menyangkut masalah financing, kalau diajak untuk mendukung sepeda motor listrik dalam rangka pendanaan, siap. Namun dalam implementasi sampai dengan sekarang kita juga masih mengalami hambatan,” tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, pengembangan pasar motor listrik dinilai tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya subsidi. Kepastian kebijakan, infrastruktur pengisian daya, jaringan layanan purnajual, hingga akses pembiayaan menjadi bagian dari ekosistem yang perlu berjalan bersamaan agar penetrasi motor listrik dapat meningkat.