Peta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang berstatus sebagai petahana seperti Prabowo Subianto.. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan pencalonan presiden justru disebut dapat menjadi salah satu faktor paling menentukan arah pertarungan politik tiga tahun mendatang.
Ahli Strategi Media Muchlis A Rofik dan Pengamat Politik Saiful Mujani mengatakan pelaksanaan aturan pencalonan setelah putusan pengadilan nanti akan sangat berpengaruh terhadap siapa saja yang dapat maju dalam kontestasi.
Baca Juga: Skenario Prabowo-Bahlil Dibayang-bayangi Porosnya Jokowi: Opsi Mungkin Secara Politik, Tapi…
“Peta pertarungan nanti akan sangat ditentukan oleh eksekusi keputusan pengadilan soal threshold pencalonan presiden,” ungkap Muchlis, dikutip Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, dinamika politik menuju pilpres mendatang bahkan sudah mulai terasa meski pelaksanaan pesta demokrasi tersebut masih sekitar tiga tahun lagi.
“Tapi dinamika menuju tahun mendatang dah mulai memanas,” katanya.
Adapun Saiful Mujani menilai status sebagai petahana tetap menjadi faktor pertama yang akan diperhitungkan oleh para pemain politik. Prabowo dengan posisi tersebut secara otomatis berada di pusat kalkulasi politik menuju pilpres berikutnya.
“Pemilihan presiden yang akan datang itu bisa menghadirkan inkamben. Pak Prabowo bisa maju, seperti Pak Jokowi 2019. Biasanya inkamben itu dulu yang pertama-tama yang dihitung. Sangat menentukan peta,” kata Saiful.
Namun, status petahana tidak otomatis membuat seluruh peta politik terkunci. Saiful melihat adanya tanda-tanda bahwa elite mulai mencari ruang alternatif, terutama ketika kekuatan politikus itu tidak lagi dianggap dominan seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat para elite politik mulai menghitung berbagai kemungkinan agar tidak terlambat mengambil posisi.
“Sejadinya sekarang ini orang sudah gerah, elite politik. Udah pasang-pasang, udah buka telinga, buka mata, lihat kanan-kiri. Apa yang harus dilakukan? Intinya mereka tidak mau sampai ketinggalan kereta,” ujar Saiful.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pertarungan menuju pilpres nanti tidak harus menunggu tahun politik tiba. Elite partai dan tokoh politik justru dapat mulai menentukan langkah sejak jauh hari, terutama dengan memperhatikan perubahan popularitas, kekuatan elektoral, serta aturan pencalonan.
Salah satu titik krusial yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana putusan pengadilan mengenai aturan pencalonan presiden nantinya diterapkan.
Saiful melihat perubahan aturan dapat membuka ruang bagi lebih banyak partai untuk mengajukan kandidat sendiri. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, peta pilpres nanti berpotensi menjadi lebih ramai dan tidak hanya mempertemukan dua kekuatan besar.
“Apalagi tadi yang dikatakan, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi di-copy-paste,” kata Saiful.
“Mungkin masing-masing partai akan punya calon sendiri-sendiri. Yang menurut saya bagus,” sambungnya.
Situasi tersebut tentu dapat memengaruhi posisi dari Prabowo. Jika sebelumnya status petahana membuatnya menjadi pusat gravitasi politik, perubahan aturan pencalonan dapat memberikan ruang lebih luas bagi partai lain untuk menampilkan kandidatnya masing-masing.
Saiful kemudian menilai perubahan itu dapat membuat elite semakin berani membaca peluang.
“Jadi Pak Prabowo tidak lagi posisi yang dominan, maka orang bisa berani. Untuk melihat peluang, kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden,” lanjutnya.
Dengan demikian, perjalanan menuju pilpres nanti bukan semata soal apakah politikus itu akan maju kembali. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana aturan main hasil putusan pengadilan diterapkan dan seberapa kuat dominasi politik petahana ketika kontestasi benar-benar dimulai.
Jika aturan pencalonan membuka ruang lebih luas, partai-partai yang selama ini memilih menunggu dapat memiliki alasan untuk bergerak lebih cepat. Elite politik pun tampaknya tidak ingin menunggu sampai kereta politik benar-benar berangkat.
Baca Juga: KPK Hanya Punya Satu Minggu untuk Panggil Nusron Wahid Sebelum Digulung Publik
Nasib Prabowo dalam peta pilpres nanti dengannya tidak hanya ditentukan oleh keputusan pribadinya untuk maju kembali. Eksekusi putusan pengadilan dan perubahan kalkulasi elite politik juga berpotensi menjadi penentu besar apakah politikus itu tetap menjadi pusat pertarungan atau mulai menghadapi lebih banyak penantang di Pilpres 2029.