Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengkritik pemberitaan media dan podcast yang menurutnya terlalu gaduh dalam membahas sosok Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan media seharusnya menjadi sumber informasi publik yang konstruktif, bukan sekadar memperbesar polemik.
“Sebagai media harusnya menjadi jendela informasi publik yang konstruktif,” kata Irma dalam wawancara yang ditayangkan Cokro TV, 16 September 2026. Pernyataan itu disampaikan ketika Irma membahas sorotan terhadap aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Irma menilai perdebatan mengenai Jokowi terlalu sering dibawa ke ruang publik, termasuk melalui berbagai podcast. Ia sendiri mengaku tidak ingin ikut terlalu jauh dalam polemik tertentu yang berkaitan dengan mantan Presiden tersebut.
“Saya paling ngomentarin dari podcast saja. Saya enggak mau karena saya malu,” ujar Irma. Salah satu isu yang ia sebut dalam pembicaraan tersebut adalah polemik mengenai ijazah Jokowi.
Menurut Irma, pembahasan mengenai Jokowi tidak semestinya hanya ditempatkan dalam kerangka kontroversi. Ia justru menilai mantan Presiden itu masih memiliki hak politik sebagai warga negara setelah masa jabatannya berakhir.
“Pak Jokowi ini kan mantan presiden ya, yang sudah bukan jadi presiden lagi. Dia punya hak politik,” kata Irma. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga tetap memiliki hak untuk menentukan aktivitas politik setelah tidak menjabat.
Irma bahkan meminta pihak yang mempermasalahkan aktivitas politik Jokowi untuk tidak terbawa perasaan. Menurut dia, jika ada pihak yang merasa popularitasnya kalah dibanding Jokowi, persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membatasi hak politik seseorang.
“Jangan baper,” kata Irma. Ia menambahkan bahwa persoalan mengenai tingkat popularitas pada akhirnya merupakan urusan masyarakat.
Pandangan tersebut ia kaitkan dengan pengalamannya ketika berkunjung ke Solo. Irma mengaku melihat masih banyak masyarakat yang datang menemui Jokowi, termasuk mereka yang ingin bertemu atau menunjukkan dukungan kepada mantan Presiden tersebut.
Irma kemudian mengungkit Pilpres 2024 ketika menjelaskan pengaruh politik Jokowi. Ia mengaitkan kemenangan Prabowo Subianto dengan dukungan Jokowi, meski hubungan sebab-akibat tersebut merupakan penilaian politik yang disampaikan Irma, bukan kesimpulan resmi mengenai faktor penentu hasil pemilu.
“Faktanya sekali lagi ini yang ngomong Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang maju tiga kali baru ketika didukung Pak Jokowi dia menang,” ujar Irma.
Ia juga menyinggung keputusan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Bagi Irma, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas politik Jokowi tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
Di sisi lain, Irma menegaskan aktivitas politik Jokowi tidak otomatis berarti mantan Presiden tersebut sedang berupaya mempertahankan kekuasaan. Ia menyebut Jokowi sebagai warga negara yang bebas menentukan sikap dan aktivitas politiknya.
“Dia manusia merdeka yang boleh menentukan sikapnya. Mau melakukan aktivitas politik seperti apa pun dia punya hak sebagai warga negara sebagaimana Pak SBY,” ujar Irma.
Baca Juga: Serangan PDIP ke Jokowi: Kabur dari Persidangan Ijazah Palsu dan Dianggap Ngomong Besar Doang
Irma juga mempertanyakan pihak yang menurutnya ingin melarang Jokowi terlibat dalam aktivitas politik. “Ini siapa yang boleh ngelarang? Undang-undang aja melindungi,” katanya.
Selain membela hak politik Jokowi, Irma menyampaikan penilaiannya mengenai sejumlah program pemerintahan Jokowi. Ia menyebut pembangunan jalan tol, tol laut, rumah sakit, sekolah hingga kereta api cepat sebagai bagian dari berbagai pembangunan yang dilakukan pada era tersebut.
Pernyataan Irma pada akhirnya menempatkan dua persoalan sekaligus dalam satu pembahasan, yakni hak politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden dan cara media memberitakan aktivitasnya. Sementara Irma meminta media menyajikan informasi secara konstruktif, perdebatan mengenai peran Jokowi di politik tetap menjadi bagian dari dinamika politik yang berlangsung di ruang publik.