Wajah transportasi publik Jakarta baru saja memasuki babak baru. Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai pada Rabu (16/9/2026) kemarin, bukan sekadar memotong waktu tempuh warga Jakarta, melainkan awal dari ambisi besar yang sedang dirancang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak ingin berlama-lama merayakan seremoni. Ia justru langsung menatap peta Jakarta yang lebih luas.
Baginya, Manggarai bukanlah pemberhentian akhir, melainkan poros utama dari mega proyek integrasi yang ia siapkan.
Prioritas Manggarai Sebagai Pusat Transit
Selama bertahun-tahun, Stasiun Manggarai dikenal sebagai titik transit paling sibuk sekaligus padat di ibu kota. Masuknya LRT Jakarta ke kawasan ini diproyeksikan dapat membantu mengakomodir pengguna komuter secara masif.
Saat ini, di Manggarai, Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan lima moda transportasi sekaligus: LRT Jakarta, KRL Commuter Line, TransJakarta, Trans Jabodetabek, hingga Kereta Bandara.
Dengan konektivitas tanpa celah ini, pergerakan penumpang harian LRT yang semula hanya berkisar di angka ribuan, ditargetkan melonjak hingga menyentuh 60.000 hingga 80.000 penumpang per hari.
Baca Juga: Pramono Pastikan LRT Manggarai-Dukuh Atas Mulai Januari 2027
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan LRT Jakarta, Waskita Karya Pastikan Aman Digunakan
“Kurang lebih akan ada yang diangkut setiap hari antara 70-80 ribu penumpang. Dan saya berharap ini akan menjadi dan mengurangi beban kemacetan yang ada,” kata Pramono.
Daftar rencana Pramono langsung terjabarkan dengan rinci. Prioritas utamanya adalah menyambung rute LRT dari Manggarai menuju Dukuh Atas. Jalur sepanjang 2,1 kilometer ini ditargetkan mulai dibangun pada awal tahun 2027 dan siap beroperasi penuh pada akhir tahun 2028.
Tak berhenti di sana, radar ekspansi LRT Jakarta juga diarahkan ke dua titik strategis lainnya. Pertama, koridor Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium (JIS).
Kedua, koridor Velodrome menuju Halim, sebuah jalur krusial yang sengaja didesain untuk mengoneksikan jaringan LRT Jakarta langsung dengan Kereta Cepat Whoosh.
Rencana interkoneksi ini mendapat pandangan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi T. Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
“Keterlibatan lembaga pembiayaan tingkat nasional menegaskan bahwa fungsi transportasi Jakarta melampaui batas administratif kota. Menghubungkan jaringan LRT Jakarta dengan simpul modal besar seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS mempermudah perpindahan moda (seamless intermodality) bagi masyarakat aglomerasi Jabodetabek.” ujar Djoko eksklusif kepada Wacana Berita, Jumat (18/9/2026).
Strategi ‘Suntikan’ Dana Dari Danantara
Membangun mimpi di atas rel tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk koridor Manggarai–Dukuh Atas saja, estimasi investasi yang dibutuhkan mencapai Rp2,1 triliun hingga Rp2,7 triliun. Pramono pun menyiapkan skema pembiayaan yang terbagi menjadi tiga kategori.
“Saya sebagai Gubernur Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini. Untuk LRT Manggarai–Dukuh Atas Rp2,7 triliun yang akan kita mulai tahun 2027 awal. Jadi bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara,” harap Pramono.
Langkah politik strategis ini pun mendapat angin segar langsung dari Istana. Saat meninjau stasiun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ikut turun tangan mengawal megaproyek ini.
“Ada sedikit harapan dari Gubernur (Pramono) Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” tegas Presiden Prabowo saat meresmikan LRT rute Manggarai-Kelapa Gading.
Mengenai potensi keterlibatan pembiayaan dari sovereign wealth fund tersebut, Djoko Setijowarno memberikan catatan mengenai aspek Beban Fiskal APBD Terurai:
“Pembiayaan infrastruktur rel berbasis fiskal murni (APBD) membutuhkan dana yang sangat besar. Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund menjadi solusi alternatif selain penerbitan obligasi daerah atau pinjaman, sehingga APBD Jakarta tetap terjaga untuk pembiayaan sektor publik dasarnya (pendidikan, kesehatan, serta subsidi operasional/PSO angkutan umum).” tuturnya.
Baca Juga: Pramono Minta Danantara Bantu Biayai Perpanjangan LRT Jakarta ke JIS
Selain urusan anggaran daerah, Djoko juga mengingatkan pentingnya faktor Keberlanjutan finansial proyek (Project Viability) agar operasional jalur kereta ini sehat dalam jangka panjang
“Sebagai badan investasi, Danantara membawa perspektif komersial yang sehat. Hal ini memicu penerapan skema optimalisasi lahan di sekitar stasiun (Transit-Oriented Development / TOD) dan pemanfaatan hak penamaan (naming rights), sehingga pendapatan non-tiket (non-farebox) LRT dapat menopang biaya operasional jangka panjang” tambah Djoko.
Gabungkan 3 Provinsi dalam Satu Moda Transportasi
Ambisi Pramono tidak hanya berhenti di moda LRT. Setelah memperkuat koridor utara, selatan, dan pusat, perhatiannya kini mulai bergeser ke wilayah Barat Jakarta yang selama ini kerap menjadi titik jenuh kemacetan harian. Pramono bersiap membentangkan jaringan MRT rute Barat ke Timur (East-West).
Jalur ini dirancang membentang dari Balaraja, Banten, melintasi Jakarta, hingga Cikarang, Jawa Barat.
“Untuk Jakarta Barat kita akan kembangkan yang dari Barat ke Timur menggunakan MRT, tahun ini mudah-mudahan bisa di-groundbreaking oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Pramono.
Guna memuluskan megaproyek ini, Pemprov DKI Jakarta telah bergerak intensif menyelaraskan anggaran dengan pemerintah pusat. Pola pembagian beban biaya (cost-sharing) dipastikan akan mengadopsi kesuksesan jalur yang sudah ada.
“Kami sudah mendiskusikan juga dengan Pemerintah Pusat mengenai share berapa yang perlu dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Jakarta. Dan prinsipnya melanjutkan apa yang sudah diatur di dalam MRT dari Utara ke Selatan,” pungkas Pramono.
Sebagai penutup, Djoko Setijowarno juga mengingatkan dampak makro dari pembangunan konektivitas yang terintegrasi ini terhadap Pertumbuhan pusat ekonomi baru.
“Pertumbuhan pusat ekonomi baru, jalur transportasi yang terhubung dengan baik menciptakan koridor pertumbuhan ekonomi baru. Aksesibilitas yang memadai mendorong berkembangnya kawasan industri, komoditas lokal, dan sektor pariwisata daerah,” tutup Djoko.