Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri mengambil peran lebih proaktif dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan setelah muncul sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah, termasuk temuan benda yang tidak lazim dalam makanan penerima program.
Sahroni menilai pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan penyelenggara MBG. Menurut dia, kepolisian perlu ikut memastikan program tersebut terlindungi dari kelalaian maupun gangguan yang diduga dilakukan dengan sengaja.
Kasus keracunan dan dugaan sabotase
Pelaksanaan MBG belakangan menjadi sorotan karena adanya laporan makanan yang menyebabkan keracunan. Dalam salah satu temuan, penerima makanan bahkan mendapati kelabang di dalam hidangan yang dibagikan.
Rangkaian kejadian itu kemudian memunculkan dugaan adanya unsur kesengajaan atau sabotase. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyatakan akan menyerahkan persoalan tersebut kepada kepolisian apabila ditemukan indikasi sabotase dalam pelaksanaan program MBG. Pernyataan itu menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang dapat menindaklanjuti dugaan gangguan terhadap distribusi makanan.
Sahroni mengatakan keterlibatan Polri diperlukan untuk mengawal program sejak proses pelaksanaan di lapangan. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat penting karena persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada dugaan kelalaian dalam penyediaan makanan.
Polri diminta memperkuat pengawasan
“Polisi punya tanggung jawab besar dalam menjaga program MBG. Banyaknya kejadian-kejadian keracunan MBG yang makin ke sini makin parah, sampai ada yang menemukan kelabang, sampai keracunannya mematikan, ini menunjukkan memang diperlukan pengawasan lebih dalam prosesnya di lapangan,” kata Sahroni, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni sebagai respons atas meningkatnya perhatian terhadap keamanan makanan dalam program MBG. Ia meminta pengawalan dilakukan secara lebih aktif, baik untuk mencegah kelalaian maupun mengantisipasi kemungkinan gangguan yang disengaja.
Sejauh informasi yang disampaikan, dugaan sabotase masih berada pada tahap yang perlu dibuktikan. Karena itu, penanganan setiap laporan terkait makanan MBG, termasuk temuan benda asing dan kasus keracunan, menjadi bagian penting untuk memastikan penyebabnya dapat diketahui secara jelas.
Permintaan kepada Polri itu juga menegaskan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi mencakup keamanan prosesnya di lapangan. Sahroni tidak menyebut langkah khusus yang telah atau akan diambil kepolisian setelah permintaan tersebut disampaikan.