\n<\/p>\n
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan meminta pemerintah tidak menganggap enteng rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar volume impor yang relatif kecil, melainkan potensi kebijakan tersebut menjadi pintu masuk impor yang lebih besar.<\/p>\n
<\/p>\n
Johan meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka jenis beras yang akan didatangkan, pihak yang akan menggunakan, dasar kebutuhannya, hingga mekanisme distribusinya.<\/p>\n
Baca Juga: Dokter Tifa Soroti Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Mereka Menyiratkan Bahwa Ini Kembali Lagi ke P21<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cPersoalannya bukan hanya besar atau kecil volumenya. Pemerintah harus terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya,\u201d kata Johan, dikutip Jumat (21\/8\/2026).<\/p>\n Menurut Johan, transparansi menjadi penting karena pemerintah pada saat yang sama terus menyampaikan klaim mengenai peningkatan produksi serta kuatnya stok beras nasional.<\/p>\n Johan mengingatkan pemerintah agar kebijakan perdagangan tidak mengorbankan agenda swasembada pangan dan kepentingan petani domestik. Ia mempertanyakan alasan impor apabila kebutuhan beras nasional sebenarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.<\/p>\n \u201cJangan sampai alasan beras khusus kemudian menjadi pintu masuk impor yang lebih besar. Jika produksi dan stok nasional benar-benar mencukupi, pemerintah harus mengutamakan hasil petani Indonesia,\u201d ujarnya.<\/p>\n Menurut Johan, setiap kebijakan impor harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n Di tengah ketidakpastian geopolitik global, ketergantungan pada produk pangan dari luar negeri juga dinilai dapat meningkatkan kerentanan Indonesia.<\/p>\n Johan kemudian menghubungkan persoalan impor tersebut dengan konflik Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, eskalasi konflik antara keduanya berpotensi memberikan tekanan terhadap harga minyak dan komoditas dunia, termasuk di Indonesia.<\/p>\n \u201cDampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar, beban impor akan semakin mahal,\u201d jelasnya.<\/p>\n Menurut dia, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya bahan bakar, pengangkutan, premi asuransi kapal, pupuk, hingga biaya produksi dan distribusi pangan.<\/p>\n Johan meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan beras. Sejumlah komoditas pangan yang masih memiliki ketergantungan terhadap pasar global juga berpotensi terdampak. Komoditas tersebut antara lain gandum, kedelai, gula, daging, serta bahan baku pakan ternak.<\/p>\n Jika biaya komoditas dan distribusi meningkat, kenaikan tersebut pada akhirnya berpotensi diteruskan kepada konsumen dan menambah tekanan terhadap inflasi pangan. Karena itu, Johan mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak konflik global tersebut.<\/p>\n Baca Juga: Pemerintah Jangan Sampai Terlambat, Gatot Nurmantyo Buka-bukaan Soal Kerusuhan Aceh sampai Papua<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n \u201cKonflik ini harus menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara,\u201d tegas Johan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n