\n<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda\/Duda Pegawai, Kamis (30\/7\/2026). Permohonan dengan nomor perkara 278\/PUU-XXIV\/2026 tersebut diajukan oleh Donaldy Christian Langgar.<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam persidangan, Pemohon menilai ketentuan yang mengatur penerima pensiun pegawai mengandung ambiguitas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait hak anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<\/p>\n
Donaldy berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (4) huruf a tidak menggunakan frasa dengan tata bahasa yang jelas, sementara ketentuan dalam huruf b dan c dinilai tidak memiliki kesetaraan makna dengan huruf a. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya konflik norma dalam penerapan aturan penerima manfaat pensiun.<\/p>\n
Pemohon juga menyoroti ketentuan yang menyatakan bahwa apabila penerima pensiun janda berhalangan, hak tersebut dapat dialihkan kepada anak yang memenuhi persyaratan tertentu.<\/p>\n
Namun, menurut Donaldy, aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang sama bagi setiap subjek hukum, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<\/p>\n
Ia menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara.<\/p>\n
Dalam petitumnya, Donaldy meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, dan c UU Pensiun Pegawai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai:<\/p>\n
Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukum atau legal standing yang menjadi dasar pengajuan gugatan.<\/p>\n
“Perlu dijelaskan apa kepentingan hukum Pak Donaldy terhadap norma yang diuji, apakah terkait keinginan memperoleh manfaat pensiun janda atau kepentingan lainnya,” ujar Guntur dalam persidangan.<\/p>\n
<\/p>\n
Hakim menekankan bahwa norma yang diuji ditujukan kepada anak sebagai penerima manfaat, sehingga Pemohon perlu menjelaskan hubungan antara posisinya dengan ketentuan yang dipersoalkan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n