{"id":52435,"date":"2026-07-07T19:02:57","date_gmt":"2026-07-07T12:02:57","guid":{"rendered":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/07\/07\/pengamat-soroti-dinamika-politik-di-balik-hubungan-farhan-dan-erwin\/"},"modified":"2026-07-07T19:02:57","modified_gmt":"2026-07-07T12:02:57","slug":"pengamat-soroti-dinamika-politik-di-balik-hubungan-farhan-dan-erwin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/07\/07\/pengamat-soroti-dinamika-politik-di-balik-hubungan-farhan-dan-erwin\/","title":{"rendered":"Pengamat Soroti Dinamika Politik di Balik Hubungan Farhan dan Erwin"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n

WACANA BERITA<\/a><\/strong> \u2013 Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai dinamika hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya.
\u200e
\u200eKristian menjelaskan, sebelum kembali aktif menjalankan tugas, Erwin sempat menghadapi proses hukum sehingga sebagian tugas pemerintahan dialihkan kepada perangkat daerah. Setelah status hukumnya berubah, Wali Kota Farhan disebut sempat menyampaikan akan menyusun kembali pembagian tugas.
\u200e
\u200e \u201cSebelum kembali aktif menjalankan tugas, Erwin sempat menghadapi proses hukum sehingga sebagian tugas pemerintahan dialihkan kepada perangkat daerah. Setelah status hukumnya berubah, Wali Kota Farhan sempat menyatakan bahwa pembagian tugas akan disusun kembali,\u201d ujar Kristian saat dihubungi Koran Mandala, Senin (6\/7\/2026).
\u200e
\u200eMeski demikian, menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Erwin mengaku masih belum dilibatkan dalam berbagai pembahasan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
\u200e
\u200e \u201cNamun, beberapa minggu kemudian Erwin justru menyampaikan bahwa dirinya tetap belum dilibatkan dalam berbagai pembahasan strategis. Perbedaan antara rencana penataan tugas dan kondisi yang kemudian dirasakan wakil wali kota menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan pelaksanaannya,\u201d jelasnya.
\u200e
\u200eDari perspektif politik lokal, Kristian menilai persoalan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah fenomena baru. Banyak pasangan yang berhasil memenangkan pemilihan melalui koalisi politik, tetapi mengalami tantangan dalam membangun kerja sama setelah memasuki masa pemerintahan.
\u200e
\u200e \u201cHubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan merupakan persoalan baru di Indonesia. Banyak pasangan kepala daerah berhasil memenangkan pemilihan karena koalisi politik, tetapi menghadapi kesulitan membangun kerja sama setelah memasuki masa pemerintahan,\u201d katanya.
\u200e
\u200eIa menambahkan, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
\u200e
\u200e\u201dPenyebabnya beragam, mulai dari perbedaan gaya kepemimpinan, pembagian kewenangan yang tidak jelas, hingga berubahnya keseimbangan kepentingan politik setelah pemilihan selesai,\u201d tambahnya.
\u200e
\u200eMeski demikian, Kristian menegaskan dinamika politik tidak seharusnya mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
\u200e
\u200e\u201dNamun, dalam sistem pemerintahan daerah, kepentingan politik seharusnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kerja harus dibangun berdasarkan tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata hubungan personal.\u201d ujarnya
\u200e
\u200eLebih lanjut, ia mengingatkan bahwa komunikasi yang tidak berjalan baik antara wali kota dan wakil wali kota berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
\u200e
\u200e\u201dDampak yang paling perlu diwaspadai adalah menurunnya efektivitas pemerintahan. Apabila komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota tidak berjalan baik, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi kurang komprehensif karena tidak memanfaatkan seluruh kapasitas kepemimpinan yang tersedia.\u201d ujarnya
\u200e
\u200eSelain itu, menurutnya, fungsi pengawasan juga dapat ikut terdampak.
\u200e
\u200e\u201dSelain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dapat melemah karena fungsi pengawasan informal yang biasanya dilakukan wakil kepala daerah menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama apabila perbedaan pandangan antarpejabat semakin sering disampaikan di ruang publik.\u201d jelasnya
\u200e
\u200eDi sisi lain, Kristian mengingatkan bahwa perlu ada analisis yang berimbang dalam melihat persoalan tersebut. Ia menilai kewenangan pembagian tugas memang berada di tangan wali kota.
\u200e
\u200e\u201dDi sisi lain, analisis yang berimbang juga perlu mengakui bahwa wali kota memiliki tanggung jawab utama atas keberhasilan pemerintahan. Undang-undang memberikan ruang kepada kepala daerah untuk menentukan pembagian tugas kepada wakil kepala daerah sesuai kebutuhan organisasi.\u201d ujarnya
\u200e
\u200eKarena itu, menurutnya, belum dilibatkannya wakil kepala daerah dalam sejumlah keputusan tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum.
\u200e
\u200e \u201cKarena itu, belum dilibatkannya wakil kepala daerah dalam beberapa keputusan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum.\u201d katanya
\u200e
\u200eIa menegaskan, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas tata kelola pemerintahan.
\u200e
\u201cPersoalannya lebih terletak pada kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan membangun koordinasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kerja sama antarpimpinan,\u201d pungkasnya<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

WACANA BERITA \u2013 Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai dinamika hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya.\u200e\u200eKristian menjelaskan, sebelum kembali aktif menjalankan tugas, Erwin sempat menghadapi proses hukum sehingga sebagian tugas pemerintahan dialihkan kepada perangkat daerah. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":52436,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-52435","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news"],"relative_dates":{"created":"4 months ago","modified":"4 months ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52435"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52435\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52435"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52435"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}