\n<\/p>\n
Munculnya nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam persidangan perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memantik perhatian publik.<\/p>\n
<\/p>\n
Meski belum mengarah pada dugaan tindak pidana, fakta persidangan tersebut dinilai menjadi ujian etik sekaligus integritas bagi lembaga auditor negara.<\/p>\n
Spesialis Analisis Kontra Intelijen, R. Gautama Wiranegara, menilai persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya unsur pidana, melainkan bagaimana BPK merespons kemunculan nama salah satu anggotanya dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum.<\/p>\n
\u201cPersoalannya bukan menghukum seseorang karena namanya disebut di persidangan. Persoalannya adalah bagaimana lembaga negara menjaga kepercayaan publik ketika nama salah satu anggotanya muncul dalam fakta persidangan perkara korupsi yang menjadi perhatian nasional,\u201d kata Gautama, Minggu (6\/7\/2026).<\/p>\n
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK memperlihatkan foto Nyoman Adhi Suryadnyana untuk mengonfirmasi jalur perkenalan antara terdakwa John Field dan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal.<\/p>\n
Rizal menerangkan dirinya mengenal John melalui Nyoman, sementara John membenarkan bahwa foto yang diperlihatkan jaksa merupakan orang yang dikenalnya.<\/p>\n
Jaksa juga mengungkap bahwa nomor kontak John di telepon seluler Rizal tersimpan dengan identitas \u201cJohn Nyoman\u201d, sebagai bagian dari konstruksi hubungan yang tengah diuji di persidangan.<\/p>\n
Secara hukum, fakta tersebut belum membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Nyoman.<\/p>\n
Hingga kini KPK juga belum pernah menyatakan atau menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Namun, menurut Gautama, dalam perkara korupsi yang kompleks, jalur perkenalan merupakan salah satu fakta yang lazim diuji penyidik melalui pemetaan hubungan (relationship mapping).<\/p>\n
\u201cPerkenalan bukan tindak pidana. Akan tetapi, dalam perkara korupsi yang kompleks, jalur akses merupakan salah satu fakta yang lazim diuji untuk memahami konstruksi jaringan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang layak dijelaskan kepada publik, mulai dari kapan John Field dan Nyoman saling mengenal, dalam kapasitas apa hubungan itu terjalin, apakah terjadi ketika Nyoman masih bertugas di Bea Cukai atau setelah menjadi anggota BPK, hingga apakah hubungan tersebut bersifat pribadi atau profesional.<\/p>\n
\u201cCelah informasi itulah yang memunculkan pertanyaan publik. Dan menurut saya, BPK mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan apabila memang diperlukan demi menjaga independensi lembaganya,\u201d tegas Gautama.<\/p>\n
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menempatkan BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, independensi lembaga tidak hanya harus dijaga dalam praktik, tetapi juga harus tampak di mata publik sebagaimana prinsip independence in fact dan independence in appearance yang dikenal dalam praktik audit internasional.<\/p>\n
Baca Juga: Prabowo Ingin ‘Singkirkan’ 16 Ribu Orang Bea Cukai, Purbaya: Saya Minta Sampai September Ini Betulin<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: Di Depan DPR, Purbaya Berkomitmen Selesaikan 11 Catatan BPK Terkait LKPP 2025<\/a><\/strong><\/p>\n Gautama berpandangan BPK tidak perlu menunggu proses pidana untuk memberikan penjelasan apabila memang diperlukan demi menjaga kepercayaan publik.<\/p>\n \u201cYang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan negara. Ketika nama seorang anggota muncul dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum, masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang proporsional agar ruang spekulasi tidak berkembang,\u201d pungkas Gautama.<\/p>\n Ia menambahkan, keterbukaan justru akan memperkuat kredibilitas lembaga apabila hubungan yang dimaksud memang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun kewenangan jabatan.<\/p>\n <\/p>\n \u201cApabila hubungan tersebut murni hubungan pribadi yang tidak berkaitan dengan jabatan maupun pelaksanaan tugas sebagai anggota BPK, penjelasan yang terbuka justru akan mengakhiri berbagai spekulasi. Sebaliknya, apabila tidak ada penjelasan sama sekali, ruang tafsir publik akan terus melebar,\u201d tutupnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n