\n<\/p>\n
Polemik dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) terus memantik perhatian publik. Setelah pengakuan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin mencuat, kini desakan agar kasus tersebut diusut tuntas datang dari parlemen.<\/p>\n
<\/p>\n
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada dugaan pemberian uang semata. Menurutnya, jika benar ada upaya mengarahkan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa, maka aktor yang berada di balik peristiwa itu juga harus dibongkar secara terang benderang.<\/p>\n
Abdullah, yang akrab disapa Abduh, secara tegas meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada mahasiswa oleh oknum polisi.<\/p>\n
Dana tersebut diduga diberikan untuk menggeser lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Presiden menuju Gedung DPR\/MPR RI di Senayan, Jakarta.<\/p>\n
\u201cPolri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,\u201d ujar Abduh di Jakarta, Rabu (24\/6\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Demo Pro MBG Ternyata Sewaan? Pemerintah Akhirnya Buka Suara<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut legislator tersebut, Polri memiliki perangkat pengawasan internal yang cukup untuk mengusut kasus secara profesional, objektif, dan transparan. Karena itu, setiap informasi yang berkembang harus diverifikasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n Abduh mengingatkan bahwa apabila dugaan ini dibiarkan tanpa penjelasan yang terang, maka spekulasi liar akan semakin berkembang dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.<\/p>\n Menurutnya, pengusutan kasus ini bukan hanya soal membuktikan ada atau tidaknya pemberian uang, tetapi juga menjaga persepsi publik terkait netralitas aparat negara.<\/p>\n \u201cKasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku,\u201d tegas Abduh.<\/p>\n Lebih jauh, anggota Badan Legislasi DPR RI itu menilai pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau pihak yang menyerahkan uang. Ia mendesak agar pihak yang diduga menjadi otak di balik peristiwa tersebut juga diburu.<\/p>\n \u201cApabila dugaan tersebut benar, penggeseran titik demonstrasi berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat upaya mempertentangkan eksekutif dan legislatif, atau Presiden dengan DPR RI. Persepsi seperti ini dapat mengganggu mekanisme checks and balances<\/em> antarlembaga negara serta menyesatkan pemahaman publik dalam melihat suatu isu maupun kebijakan,” ujarnya.\u00a0<\/p>\n Baca Juga: Ribut-ribut Soal Demo Bayaran, Prabowo: Gue Tahu Siapa Orangnya<\/a><\/strong><\/p>\n Karena itu, ia menegaskan pentingnya mengungkap pihak yang berada di balik layar.<\/p>\n <\/p>\n \u201cAktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga,\u201d tambah Abduh.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n