\n<\/p>\n
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan tujuh kursi Dewan Pengarah yang diamanatkan dalam regulasi hingga kini masih kosong. Pengisian jabatan tersebut menjadi salah satu prioritas lembaga untuk memperkuat arah kebijakan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Kepala BGN,\u00a0Agustina Arumsari<\/span>, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, BGN memiliki struktur Dewan Pengarah yang bertugas memberikan rekomendasi dan masukan strategis kepada lembaga.<\/p>\n Namun, hingga saat ini seluruh posisi tersebut belum terisi.<\/p>\n “Ada tujuh, itu nanti kami akan isi. Nah, beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat,” ujar Arum dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kamis (18\/6\/2026).<\/p>\n Menurutnya, keterlibatan para ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan akademisi diperlukan untuk memperkuat kualitas kebijakan intervensi gizi yang dijalankan pemerintah.<\/p>\n Baca Juga: BGN Stop Dana Operasional SPPG Saat Libur Sekolah, Demi Cegah Kebocoran Anggaran<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Hemat Capai Rp3 Triliun<\/a><\/strong><\/p>\n “Selama ini belum, selama ini masih kosong. Nah, itu nanti kami akan segera isi supaya dari merekalah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini,” katanya.<\/p>\n <\/p>\n Arum menilai kehadiran Dewan Pengarah akan membantu BGN dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur dan berbasis kajian ilmiah, khususnya dalam pelaksanaan program-program strategis di bidang gizi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n