\n<\/p>\n
DAILYPANGANDARAN \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023.<\/p>\n
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu (19\/6) kemarin. Dimana rekomendasi tersebut berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pangandaran.<\/p>\n
Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Pangandaran Solihudin mengatakan, ada 9 rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI.<\/p>\n
Yang pertama, Pemerintah Daerah Pangandaran harus merasionalisasi anggaran pada tahun 2024. \u201cKemudian Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan PAD,\u201d terangnya.<\/p>\n
Kemudian pemerintah daerah agar segera menyelesaikan piutang PBB P2. Melakukan digitalisasi pembayaran pajak, PBB P2 dan retribusi daerah.<\/p>\n
Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran yang berkoordinasi dengan badan diklat BPK. \u201cPemerintah agar segera menyelesaikan utang belanja,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Kemudian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n
Selanjutnya pemerintah daerah agar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Kemudian yang terakhir, apabila dalam waktu 60 hari pemerintah daerah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, DPRD meminta BPK RI untuk melakukan klarifikasi dan atau konfirmasi secara menyeluruh. \u201cSesuai dengan kewenangannya,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran M. Taufiq mengatakan langkah selanjutnya setelah penetapan itu adalah melaksanakan rapat dengan pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Pangandaran. \u201cDengan menyerahkan rekomendasi dari DPRD,\u201d Ungkapnya.<\/p>\n
Selanjutnya DPRD melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Pemkab Pangandaran atas LHP BPK RI tahun 2023.<\/p>\n