\n<\/p>\n
Pemerintah melalui Danantara Indonesia mengungkap alasan di balik pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yakni untuk mengawasi praktik ekspor sumber daya alam (SDA) yang diduga berpotensi mengurangi penerimaan negara.<\/p>\n
<\/p>\n
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan DSI tidak dibentuk untuk mengambil alih aktivitas ekspor para pelaku usaha, melainkan memastikan komoditas strategis Indonesia dijual dengan nilai yang sebenarnya.<\/p>\n
Menurut Dony, masih terdapat praktik transfer pricing<\/em> dan under invoicing<\/em> dalam kegiatan ekspor SDA yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.<\/p>\n <\/p>\n Ia menjelaskan transfer pricing<\/em> terjadi ketika komoditas diekspor ke perusahaan afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai pasar yang semestinya.<\/p>\n Sementara itu, under invoicing<\/em> dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.<\/p>\n \u201cTujuan kita kan itu sebenarnya. Bukan mengambil barang mereka (pelaku ekspor) dan menjadi calo yang kemudian menjual,\u201d kata Dony dalam keterangannya, Kamis (12\/6\/2026).<\/p>\n Menurut dia, pembentukan DSI berangkat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.<\/p>\n Pemerintah tidak ingin praktik yang berpotensi merugikan negara tersebut terus berlangsung karena manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat bisa berkurang.<\/p>\n \u201cYang penting tujuannya adalah bahwa tidak boleh terjadi transfer pricing<\/em>, tidak boleh terjadi under invoicing<\/em>. Lalu bagaimana pemerintah me-monitor ini? Dibentuklah DSI,\u201d ujarnya.<\/p>\n Dony menegaskan fokus utama DSI pada tahap awal adalah memperkuat pengawasan selama masa transisi kebijakan ekspor SDA satu pintu yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.<\/p>\n Dalam periode tersebut, perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa tanpa perubahan terhadap kontrak bisnis yang sudah berjalan.<\/p>\n Namun, pelaku usaha diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.<\/p>\n Menurut Dony, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut setelah berjalan selama tiga bulan.<\/p>\n Ia meminta pelaku usaha tidak khawatir karena pemerintah tidak memiliki niat mengganggu aktivitas perdagangan yang selama ini berlangsung.<\/p>\n Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan tata kelola ekspor SDA berjalan lebih transparan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.<\/p>\n \u201cTidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kita ingin pendapatan kita jadi lebih besar,\u201d tegasnya.<\/p>\n Baca Juga: MBG hingga Danantara Dinilai Bagian dari Tatanan Baru Ekonomi Pancasila<\/a><\/strong><\/p>\n Selain meningkatkan penerimaan negara, pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor SDA juga diyakini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.<\/p>\n <\/p>\n Pemerintah berharap keberadaan DSI dapat menjadi instrumen untuk menutup celah praktik manipulasi nilai ekspor sekaligus menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih sehat dan akuntabel.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n