\n<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani<\/span> mendorong investigasi menyeluruh dan pemberian sanksi tegas terhadap warga negara Indonesia yang diduga terlibat pemalsuan riset AI dalam konferensi internasional di Denmark.<\/p>\n <\/p>\n Menurut Lalu, dugaan manipulasi riset tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut integritas akademik Indonesia di mata dunia.<\/p>\n Baca Juga: ‘Pemimpin Jangan Dibiarkan Sendiri,’ Gubernur Kaltim Rudy Mas\u2019ud Minta Warganya untuk Jaga Persatuan<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n \u201cKasus ini harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan tinggi dan riset nasional. Kami mendorong adanya investigasi dan penegakan sanksi etik apabila dugaan tersebut terbukti,\u201d kata Lalu.<\/p>\n Pernyataan DPR ini menunjukkan kekhawatiran bahwa teknologi AI mulai disalahgunakan untuk memproduksi karya ilmiah palsu demi keuntungan tertentu, termasuk mendapatkan travel grant ke luar negeri.<\/p>\n Lalu menegaskan kecerdasan buatan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas riset, bukan memanipulasi karya ilmiah.<\/p>\n \u201cAI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia meminta pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperketat pengawasan tata kelola integritas akademik.<\/p>\n Menurutnya, Indonesia membutuhkan budaya akademik yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi.<\/p>\n Kasus ini mencuat setelah akun @mandharabrasika mengungkap dugaan pemalsuan riset dalam konferensi Internasional Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen, Denmark.<\/p>\n Unggahan tersebut menyebut sejumlah peserta asal Indonesia diduga memanfaatkan AI untuk membuat data penelitian, gambar, hingga tulisan ilmiah. Selain itu, salah satu peserta juga disebut mengganti identitas saat presentasi berlangsung.<\/p>\n Akun tersebut menuding praktik itu dilakukan untuk memperoleh travel grant sehingga pelaku bisa bepergian ke luar negeri secara gratis.<\/p>\n Baca Juga: Waktu Rapat Hak Angket Ditetapkan, Nasib Gubernur Kaltim Rudy Mas\u2019ud Tinggal Menghitung Hari<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n DPR menilai apabila dugaan itu terbukti, maka penindakan etik harus dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk di lingkungan akademik nasional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n Mau Berita Terbaru Lainnya dari Wacana Berita? Yuk Follow Kami di Google News<\/a> dengan Klik Simbol Bintang<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n