{"id":31391,"date":"2026-05-04T19:04:09","date_gmt":"2026-05-04T12:04:09","guid":{"rendered":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/05\/04\/dari-proyek-rp12-miliar-bpk-bongkar-dugaan-masalah-sistemik-di-dlh-jabar\/"},"modified":"2026-05-04T19:04:09","modified_gmt":"2026-05-04T12:04:09","slug":"dari-proyek-rp12-miliar-bpk-bongkar-dugaan-masalah-sistemik-di-dlh-jabar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/05\/04\/dari-proyek-rp12-miliar-bpk-bongkar-dugaan-masalah-sistemik-di-dlh-jabar\/","title":{"rendered":"Dari Proyek Rp1,2 Miliar, BPK Bongkar Dugaan Masalah Sistemik di DLH Jabar"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\">WACANA BERITA<\/a><\/strong> \u2013 <span style=\"font-size: 14px;\">Proyek pengadaan suku cadang alat berat senilai sekitar Rp1,2 miliar menjadi pintu masuk terbongkarnya persoalan serius dalam tata kelola di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat. Temuan ini berkembang dan menyeret sejumlah proyek lain bernilai miliaran rupiah yang diduga memiliki pola permasalahan serupa.<\/span><\/p>\n<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan tahun 2026 awalnya menelusuri proyek tersebut. Namun, hasil audit menunjukkan indikasi masalah tidak berdiri sendiri. Penelusuran melebar ke sejumlah kegiatan lain, di antaranya optimalisasi IPAL TPA Sarimukti senilai Rp9 miliar, pengadaan aktivator leachate Rp6,4 miliar, serta perbaikan tanggul kolam stabilisasi sekitar Rp5 miliar.<\/p>\n<p>Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, menilai pendekatan audit tersebut menunjukkan bahwa risiko terbesar justru tersembunyi dalam rantai transaksi yang kompleks.<\/p>\n<blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\/daerah\/217172\/buntut-aksi-anarkis-di-cikapayang-polda-jabar-tetapkan-enam-pelajar-jadi-tersangka\/\">Buntut Aksi Anarkis di Cikapayang, Polda Jabar Tetapkan Enam Pelajar Jadi Tersangka<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>\u201cUkuran kegagalan tata kelola tidak ditentukan besar kecilnya anggaran, tetapi dari panjangnya rantai transaksi dan lemahnya sistem pengendalian internal,\u201d ujar Iskandar, Senin (4\/5\/2026).<\/p>\n<h3>Indikasi Vendor Berlapis dan Lemahnya Pengawasan<\/h3>\n<p>Dari proyek suku cadang tersebut, muncul pola vendor berlapis, yakni dari DLH ke CV Wira Utama hingga ke PT United Tractors. Struktur ini dinilai membuka celah kebocoran anggaran sekaligus menandakan lemahnya proses verifikasi penyedia.<\/p>\n<p>Iskandar mempertanyakan bagaimana perusahaan perantara dapat memenangkan tender tanpa mekanisme due diligence yang memadai.<\/p>\n<p>\u201cStruktur vendor berlapis ini jelas menunjukkan kegagalan pengendalian internal,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Penelusuran juga mengungkap persoalan pada proyek optimalisasi IPAL TPA Sarimukti, seperti dugaan kelebihan volume pekerjaan dan perubahan spesifikasi tanpa persetujuan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan sejak tahap perencanaan.<\/p>\n<p>Selain itu, pada pengadaan aktivator leachate sebanyak 130.000 liter senilai Rp6,4 miliar, ditemukan indikasi pemecahan paket pekerjaan (splitting contract), yang berpotensi menghindari mekanisme pengawasan.<\/p>\n<h3>Proyek Berulang Tanpa Evaluasi<\/h3>\n<p>Masalah juga ditemukan pada proyek perbaikan tanggul kolam stabilisasi senilai Rp5 miliar yang merupakan kelanjutan pekerjaan tahun 2023. Meski proyek sebelumnya diduga tidak memenuhi standar, kegiatan tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh.<\/p>\n<p>Di sisi lain, proyek belanja modal jalan lingkungan TPA sekitar Rp2 miliar serta operasional TPA\/TPST regional sekitar Rp501 juta menunjukkan penggunaan multi vendor. Pola ini dinilai meningkatkan risiko tumpang tindih pekerjaan hingga potensi pembayaran ganda.<\/p>\n<p>Risiko serupa juga teridentifikasi pada operasional TPPAS Regional Lulut Nambo dan penyusunan studi kelayakan masing-masing sekitar Rp993 juta.<\/p>\n<h3>Tanggung Jawab Hingga Level Gubernur<\/h3>\n<p>Iskandar menegaskan, temuan audit tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kepala daerah sebagai pengendali sistem. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mewajibkan kepala daerah menindaklanjuti hasil pengawasan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.<\/p>\n<p>\u201cSetiap temuan di level teknis adalah cerminan kegagalan pengendalian di level gubernur,\u201d ujarnya.<\/p>\n<h3>Tiga Lapisan Kegagalan Tata Kelola<\/h3>\n<p>Berdasarkan analisis Indonesian Audit Watch, terdapat tiga lapisan utama kegagalan tata kelola:<\/p>\n<ul>\n<li>Level dinas: lemahnya verifikasi administrasi penyedia.<\/li>\n<li>Koordinasi internal: pengawasan lintas proyek tidak berjalan efektif.<\/li>\n<li>Level kebijakan: tidak adanya pengaturan verifikasi rantai pasok hingga distributor utama.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Menurut Iskandar, kegagalan pada lapisan terakhir menjadi faktor paling krusial karena membuka ruang praktik perantara tanpa nilai tambah.<\/p>\n<p>IAW merekomendasikan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memperluas audit terhadap proyek lain yang memiliki indikasi serupa. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa, termasuk mewajibkan verifikasi rantai pasok.<\/p>\n<p>Penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat juga dinilai penting, terutama terhadap proyek DLH Tahun Anggaran 2025 yang memiliki pola multi paket.<\/p>\n<p>Sementara itu, DPRD Jawa Barat didorong menggunakan hak angket atau interpelasi guna meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas temuan tersebut.<\/p>\n<p>\u201cBPK tidak sekadar mencari proyek bermasalah, tetapi membongkar sistem. Tata kelola yang baik justru dimulai dari proyek kecil yang dikelola secara jujur,\u201d pungkas Iskandar.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\/daerah\/217241\/dari-proyek-rp12-miliar-bpk-bongkar-dugaan-masalah-sistemik-di-dlh-jabar\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WACANA BERITA \u2013 Proyek pengadaan suku cadang alat berat senilai sekitar Rp1,2 miliar menjadi pintu masuk terbongkarnya persoalan serius dalam tata kelola di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat. Temuan ini berkembang dan menyeret sejumlah proyek lain bernilai miliaran rupiah yang diduga memiliki pola permasalahan serupa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan tahun 2026 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":24964,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-31391","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news"],"relative_dates":{"created":"5 months ago","modified":"5 months ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31391\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}