WACANA BERITA<\/a><\/strong> \u2013\u00a0 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menuai sorotan. Penonaktifan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung Pada Rabu (8\/4\/2026), dinilai mencerminkan adanya persoalan mendasar antara kebijakan dan implementasi di lapangan.<\/p>\nSejak diberlakukannya kebijakan baru per 6 April 2026, wajib pajak seharusnya tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik kendaraan pertama saat membayar pajak tahunan. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 47\/KU.03.02\/BAPENDA.<\/p>\n
Pengamat politik Universitas Pasundan (Unpas), Fahmy Iss Wahyudy, menilai kondisi tersebut bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di Jawa Barat.<\/p>\n
\u201cSebetulnya ini pola lama dalam konteks tata pemerintahan. Seringkali ada gap atau jarak antara kebijakan dan realisasi di lapangan,\u201d ujar Fahmy Saat dihubungi Kamis, (9\/4\/2026)<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) oleh gubernur memang menunjukkan upaya penyederhanaan birokrasi, terutama dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak kendaraan.<\/p>\n
\u201cSaya kira ini merupakan ekspresi dari upaya untuk menyederhanakan tahapan birokrasi yang panjang, khususnya untuk akses layanan publik seperti pembayaran pajak,\u201d katanya.<\/p>\n
Namun di sisi lain, Fahmy menilai kebijakan tersebut berbenturan dengan karakter birokrasi yang masih kaku dan terlalu prosedural.<\/p>\n
\u201cInisiatifnya positif, tapi berbenturan dengan karakter birokrasi kita yang mekanis, dan terlalu prosedural. Di lapangan, birokrasinya belum begitu responsif,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan berbasis Surat Edaran belum memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat jika dibandingkan dengan undang-undang yang lebih tinggi.<\/p>\n
\u201cKarena kalau kita boleh jujur dalam hirarkisitas perundang-undangan kita kan SE itu tidak termasuk produk hukum. Sementara barangkali di satu sisi yang lain birokrasi itu masih mengacu pada Undang-undang soal UU Lintas Tahun 2009. yang di mana masih menetapkan bahwa perpanjangan eh STNK itu harus dilengkapi oleh KTP Pemilik Asli atau Pemilik Lama\u201d Ungkapnya<\/p>\n
Kondisi ini, lanjut Fahmy, menimbulkan tarik-menarik antara regulasi pusat dan kebijakan daerah yang bersifat lebih fleksibel namun belum terintegrasi secara sistematis.<\/p>\n
\u201cDi situ terjadi dispute, tarik-menarik antara regulasi dalam bentuk undang-undang dengan keputusan regional seperti yang diterbitkan gubernur,\u201d katanya.<\/p>\n
Fahmy menambahkan, implementasi kebijakan di lapangan juga tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan penyesuaian teknis, termasuk perubahan standar operasional prosedur (SOP) di instansi terkait seperti Samsat.<\/p>\n
\u201cPerubahan SOP itu tidak bisa dilakukan dalam satu-dua hari. Ada proses yang cukup panjang, dan itu yang mungkin mewarnai dinamika di lapangan, termasuk pencopotan kepala Samsat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Lebih jauh, ia melihat gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang cenderung progresif dan mencoba \u201cmenerabas\u201d jalur birokrasi sebagai hal yang menarik, namun tetap membutuhkan sinkronisasi dengan sistem yang ada.<\/p>\n
\u201cKDM berusaha keluar dari gramatika politik yang formalistik dan mencoba memangkas birokrasi. Tapi struktur birokrasi kita masih terikat banyak aturan,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Untuk jangka panjang, Fahmy menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam hal regulasi maupun pelayanan publik.<\/p>\n
\u201cPerlu ada harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk revisi aturan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang sudah terdigitalisasi,\u201d katanya<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"WACANA BERITA \u2013\u00a0 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menuai sorotan. Penonaktifan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung Pada Rabu (8\/4\/2026), dinilai mencerminkan adanya persoalan mendasar antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Sejak diberlakukannya kebijakan baru per 6 April 2026, wajib pajak seharusnya tidak lagi diwajibkan membawa KTP […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23800,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-25748","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news"],"relative_dates":{"created":"6 months ago","modified":"6 months ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25748\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23800"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}