\n<\/p>\n
Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan hal wajar karena adanya perbedaan metode dalam menentukan awal bulan hijriah, yakni melalui hisab maupun rukyatul hilal. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak saling memaksakan kehendak.<\/p>\n
\u201cJangan dipaksa semua harus tanggal yang sama. Kalau ingin sepakat, sepakati dulu metodenya, karena itu berkaitan dengan keyakinan,\u201d ujar Cholil dalam keterangannya yang dilansir MUIDigital, Kamis (19\/3\/2026).<\/p>\n
<\/blockquote>\nIa menjelaskan, berdasarkan perhitungan falak, posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria imkan rukyah. Tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah batas minimal 3 derajat, dengan posisi tertinggi di Aceh sekitar 2,51 derajat dan elongasi 6,1 derajat.<\/p>\n
Sementara itu, kriteria imkan rukyah yang disepakati mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Kondisi tersebut membuat hilal berpotensi tidak dapat dirukyat secara valid, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penetapan Idulfitri.<\/p>\n
Dalam konteks ini, Cholil menegaskan agar pemerintah tetap berpegang pada kesepakatan metode yang telah ditetapkan, termasuk dalam kerangka MABIMS, tanpa memaksakan keseragaman yang tidak memiliki dasar kuat.<\/p>\n
Ia juga mengajak umat Islam untuk meningkatkan pemahaman keagamaan agar setiap praktik ibadah memiliki landasan yang jelas. Bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam, ia menyarankan untuk mengikuti ulama atau otoritas yang dipercaya.<\/p>\n
\u201cKalau tidak tahu, ikut saja kepada ulama atau pemerintah yang diyakini, selama tidak mengajak kepada maksiat dan kedzaliman,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Cholil mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil Sidang Isbat yang digelar pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia<\/span><\/span> pada Kamis (19\/3\/2026) di Jakarta.<\/p>\n
Imbauan ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang menyebutkan bahwa penetapan dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dan berlaku secara nasional.<\/p>\n
Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa umat Islam di Indonesia wajib mengikuti ketetapan pemerintah terkait awal bulan hijriah, dengan tetap melibatkan MUI, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait dalam proses penentuannya.<\/p>\n
Dengan adanya potensi perbedaan ini, MUI berharap masyarakat tetap menjaga toleransi dan persatuan, serta menjadikan momentum Idulfitri sebagai ajang mempererat ukhuwah Islamiyah.<\/p>\n<\/div>\n