\n<\/p>\n
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji secara nasional untuk para hakim, dimana penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Selama hampir dua dekade, gaji hakim telah tetap stagnan, memaksa banyak hakim\u2014khususnya yang berada di daerah terpencil\u2014untuk berjuang secara finansial. Prabowo menekankan bahwa para hakim harus hidup dengan martabat, memastikan mereka tidak bisa dipengaruhi atau \u201cdibeli\u201d oleh kepentingan khusus. \u201cSayapun, Prabowo Subianto, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa gaji para hakim akan ditingkatkan\u2014untuk menjamin kesejahteraan mereka\u2014dengan tingkat penyesuaian yang bervariasi,\u201d ujarnya saat pelantikan untuk para hakim di seluruh Indonesia di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta, pada hari Kamis (12 Juni). Menurut Prabowo, para hakim merupakan benteng terakhir keadilan bagi warga biasa yang mencari keadilan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para hakim harus tetap bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Orang miskin, orang lemah\u2014mereka hanya memiliki satu harapan: hakim yang adil. Orang kaya dan berkuasa bisa membayar tim hukum terbaik. Namun, orang biasa hanya bergantung pada hakim yang tak terpengaruh, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang mencintai keadilan, hakim yang melayani rakyat. Prabowo menyatakan kejutannya saat mengetahui bahwa gaji hakim tidak naik selama 18 tahun, dengan laporan yang menunjukkan bahwa banyak hakim masih menyewa atau menyewakan rumah mereka. Presiden pergi lebih jauh, menyatakan bahwa ia siap memotong anggaran untuk militer dan polisi jika perlu untuk mendanai reformasi gaji bagi yudikatif. \u201cPanglima TNI ada di sini, dan Kepala Kepolisian ada di sini. Jika diperlukan, saya akan mengurangi anggaran militer dan polisi,\u201d tegasnya. Prabowo berargumen bahwa upaya penegakan hukum sia-sia jika para pelaku kejahatan tidak diadili secara adil dan berkeadilan. \u201cKita butuh hakim yang benar-benar tak tersentuh, hakim yang tidak bisa dibeli,\u201d tegasnya. Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kenaikan gaji tersebut, dengan memberikan prioritas pada hakim berpangkat terendah, yang mendapat kenaikan hingga 280%. \u201cTapi semua hakim akan menerima peningkatan yang substansial. Yang substansial. Dan saya secara pribadi akan memantau ini,\u201d katanya. Prabowo tetap yakin bahwa anggaran nasional cukup untuk mendanai kenaikan gaji ini, menekankan bahwa sistem hukum suatu negara adalah landasan keberhasilannya dan bahwa keadilan harus dijamin untuk semua warga. \u201cDengan hakim yang kuat, kita menegakkan hukum. Kita menerapkan keadilan. Siapapun yang melanggar hukum\u2014siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban\u2014harus patuh. Ini demi kepentingan kita semua,\u201d pungkasnya.<\/p>\n