\n<\/p>\n
JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM \u2013 Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyoroti urgensi pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dalam konteks restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal, pemisahan ini sangat penting mengingat ancaman yang dihadapi Indonesia kian kompleks dan beragam.<\/p>\n
Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri<\/p>\n
Dalam diskusi yang digelar di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7\/10\/2024), Rizal menekankan bahwa pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri akan membantu BIN dalam memfokuskan perannya sesuai dengan mandat masing-masing.<\/p>\n
\u201cPemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat diperlukan, begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,\u201d ujar Rizal.<\/p>\n
Aspek Pengawasan dalam Intelijen<\/p>\n
Rizal juga menyoroti aspek pengawasan yang menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan restrukturisasi BIN. Menurutnya, terdapat tiga bentuk pengawasan yang harus diperhatikan:<\/p>\n
Pengawasan anggaran
Pengawasan operasi
Pengawasan regulasi<\/p>\n
\u201cTantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks,\u201d katanya.<\/p>\n
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional<\/p>\n
Senada dengan Rizal, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menegaskan pentingnya penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan amanat UU Intelijen. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui rekrutmen dan pendidikan yang lebih terstruktur.<\/p>\n
\u201cPengembangan SDM telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti,\u201d ucap Haripin. Namun, ia menambahkan bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik agar menghindari politisasi di dalam BIN.<\/p>\n
Tantangan Pengawasan BIN<\/p>\n
Haripin juga menyebut bahwa tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman yang dihadapi.<\/p>\n
\u201cPengawasan yang baik harus mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Pentingnya Penguatan Intelijen Luar Negeri<\/p>\n
Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks. Ancaman seperti destabilisasi politik dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional.<\/p>\n
\u201cIntelijen luar negeri harus lebih diperkuat karena ancaman eksternal semakin nyata,\u201d ujar Aisha.<\/p>\n
Perubahan Orientasi dan Penguatan Peran Sipil dalam Intelijen<\/p>\n
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, berpendapat bahwa perubahan orientasi untuk lebih fokus pada ancaman eksternal perlu dilakukan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan peran sipil dalam intelijen guna menciptakan sinergi yang lebih baik dalam sistem pertahanan negara.<\/p>\n
Sumber: https:\/\/www.tribunnews.com\/nasional\/2024\/10\/08\/pengamat-nilai-pentingnya-pemisahan-fungsi-intelijen-dalam-dan-luar-negeri<\/p>\n