\n<\/p>\n
Pakar hukum tata negara sekaligus aktivis pro demokrasi Feri Amsari menyindir Rocky Gerung terkait sikapnya terhadap tawaran bergabung dengan pemerintahan.<\/p>\n
<\/p>\n
Feri berkelakar bahwa dirinya tidak akan langsung menolak tawaran tersebut, tetapi baru akan mengambil keputusan setelah satu minggu.<\/p>\n
\u201cYang pasti saya tidak akan jawab dengan secepatnya menolak, dengan secepat-cepatnya dan tempo sesingkat-singkatnya, paling seminggu saya tolak,\u201d kata Feri.<\/p>\n
Pernyataan tersebut menyinggung ungkapan Rocky Gerung yang sebelumnya menyatakan akan menolak tawaran masuk ke lingkaran kekuasaan dengan cara \u201csaksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya\u201d.<\/p>\n
Rocky menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah siniar atau podcast bersama Feri Amsari pada 5 Mei 2026. Saat itu, Rocky mengaku lebih nyaman berada di luar pemerintahan agar tetap leluasa menyampaikan kritik dan mempertahankan sikap kritisnya.<\/p>\n
Namun, pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Rocky Gerung dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026.<\/p>\n
Feri Amsari Sebut Tak Ada Gunanya Bergabung dengan Pemerintah<\/strong><\/p>\n Berbeda dengan Rocky yang kini menjabat sebagai anggota Wantimpres, Feri Amsari menegaskan bahwa dirinya tidak melihat manfaat untuk bergabung dengan pemerintahan yang dinilainya memiliki persoalan dalam perencanaan dan kepatuhan terhadap konstitusi.<\/p>\n \u201cSaya merasa tak ada gunanya bergabung dengan pemerintah yang tidak diukur dan tidak terencana, tidak terukur serta melanggar konstitusi,\u201d kata Feri.<\/p>\n Pernyataan Feri tersebut menegaskan sikap kritisnya terhadap pemerintahan. Ia menilai, keterlibatan dalam pemerintahan bukan pilihan yang tepat apabila tata kelola dan kebijakannya dinilai tidak terukur serta bermasalah dari sisi konstitusi.<\/p>\n <\/p>\n Sindiran Feri terhadap Rocky Gerung pun menyoroti perbedaan antara pernyataan sebelum seseorang masuk ke lingkaran kekuasaan dan keputusan politik yang diambil kemudian.<\/p>\n<\/p><\/div>\n