\n<\/p>\n
Pengungkapan kasus beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim label menjadi salah satu contoh penindakan yang pernah dilakukan Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri.<\/p>\n
<\/p>\n
Kini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti persoalan lain, yakni anomali harga telur dan ayam yang dinilai perlu ditelusuri.<\/p>\n
Dalam kasus beras fortifikasi sebelumnya, pemerintah mengumumkan sedikitnya 25 merek yang dinilai tidak memenuhi kesesuaian klaim label dan standar mutu. Izin edar produk-produk tersebut juga dicabut.<\/p>\n
Pengalaman itu menjadi pembanding ketika Amran berbicara mengenai perbedaan harga telur dan ayam di tingkat produsen dengan harga yang dibayarkan konsumen. Ia menduga terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab di balik kondisi tersebut.<\/p>\n
\u201cBerarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu kita kejar,\u201d kata Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (27\/10\/2026).<\/p>\n
Amran menilai harga yang turun di tingkat peternak semestinya diikuti penurunan harga di tingkat konsumen. Namun, kondisi yang ditemukan justru berbeda: harga di tingkat produsen melemah, sementara harga di pasar meningkat.<\/p>\n
\u201cIni ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik, terjadi inflasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Amran, ketidaksesuaian tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab harga yang dibayarkan masyarakat tidak sejalan dengan harga di tingkat peternak. Meski demikian, dugaan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab masih perlu dibuktikan melalui penelusuran lebih lanjut.<\/p>\n
Ia mengatakan persoalan itu telah mendapat perhatian dalam rapat mingguan perkembangan inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Amran pun meminta Bareskrim Polri memberikan perhatian terhadap anomali harga telur dan ayam tersebut.<\/p>\n