\n<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset mengatur perampasan harta pejabat yang tidak melaporkan kekayaan secara benar.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut dia, aturan tersebut dapat mendorong penyelenggara negara menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai kondisi sebenarnya.<\/p>\n
Tanak menilai pejabat tidak seharusnya melaporkan kekayaan dengan angka yang berbeda dari harta yang sesungguhnya dimiliki. Ia berharap adanya konsekuensi berupa perampasan aset dapat mencegah penyelenggara negara membuat laporan yang tidak benar.<\/p>\n
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ujarnya.<\/p>\n
Usulan tersebut mencakup aset pejabat yang jumlah kekayaan sebenarnya melampaui angka yang tercantum dalam LHKPN. Tanak berpandangan bahwa harta yang tidak sesuai dengan laporan dapat dirampas negara berdasarkan ketentuan yang diusulkannya masuk ke dalam RUU Perampasan Aset.<\/p>\n
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak, dilansir Antara, Selasa (27\/10\/2026).<\/p>\n
Ia juga mengusulkan ketentuan serupa berlaku bagi pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN tetapi tidak melaporkan kekayaannya. Dengan usulan itu, kewajiban pelaporan harta tidak hanya menjadi formalitas, tetapi disertai konsekuensi yang tegas apabila tidak dipenuhi.<\/p>\n
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” usulnya.<\/p>\n
Tanak turut menekankan pentingnya pengaturan mekanisme keberatan jika pejabat mempersoalkan perampasan aset. Menurut dia, prosedur tersebut perlu menjadi bagian dari rancangan undang-undang yang sedang dibahas.<\/p>\n