\n<\/p>\n
Dewan Penasihat Gibranisti, Ade Darmawan, mempertanyakan urgensi DPR menggulirkan hak angket untuk membahas polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena berpotensi menyerap anggaran besar.<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (27\/10\/2026), Ade menyebut persoalan suket Gibran telah memasuki ranah politik hukum dan politisasi hukum. Menurutnya, DPR perlu memastikan apakah pembahasan isu tersebut benar-benar mendesak bagi kepentingan bangsa.<\/p>\n
\u201cKarena begini, tidak ada urgensi bagi DPR, selaku anggota dewan ya, kalau kita berbicara anggota dewannya ya, karena kan kalau kita berbicara pemakzulan atau impeach, itu kan dua per tiga,\u201d kata Ade.<\/p>\n
Ia meminta para anggota DPR mengkaji kembali alasan di balik dorongan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Ade menilai pembahasan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan berkaitan dengan kepentingan nasional.<\/p>\n
\u201cKalau urgensinya ada untuk bangsa ini, tentunya MPR wajib, ya kan, melakukan yang namanya sidang umum, ya kan,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Ade juga menyoroti konsekuensi anggaran apabila polemik suket Gibran berlanjut melalui mekanisme politik di DPR. Ia mempertanyakan apakah penggunaan dana negara untuk membahas persoalan tersebut sebanding dengan urgensinya.<\/p>\n
\u201cTerus kalau ini dibahas ke DPR, tentunya rakyat juga akan melihat, apakah bangsa ini mau melakukan pemborosan anggaran lagi, hanya karena hal-hal yang tidak urgensi,\u201d tutur Ade.<\/p>\n