\n<\/p>\n
Efektivitas pemberantasan korupsi kerap kali terbentur oleh perdebatan mengenai batasan dan definisi kejahatan itu sendiri di Indonesia. Ia ternyata memiliki perbedaan mencolok dengan parameter yang ditetapkan oleh dunia internasional melalui United Nations Convention Against Corruption<\/em> (UNCAC).<\/p>\n <\/p>\n Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa terdapat banyak celah regulasi di mana tindakan manipulatif yang sudah secara tegas diklasifikasikan sebagai kejahatan korupsi oleh konvensi dunia, justru belum terjangkau atau tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).<\/p>\n Baca Juga: PSI Bestari Barus: PKS Ini Lucu, Sudah Dapat ‘Kenikmatan’ Tapi Malah Ingin Melengserkan Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cKarena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menurut standar dunia dapat dikategorikan sebagai korupsi, oleh kita tidak,\u201d ungkap Yusril dikutip Selasa (27\/10\/2026).<\/p>\n Anomali tersebut rupanya berlaku dua arah. Pakar hukum tata negara ini juga membeberkan bahwa ada sejumlah perbuatan secara lokal dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang sangat berat, namun di mata hukum internasional, tindakan tersebut tidak masuk ke dalam klasifikasi korupsi.<\/p>\n \u201cSebaliknya juga apa yang dikatakan kita sebagai korupsi, tidak juga oleh United Nations Convention<\/em>. Jadi memang perlu satu penyelarasan dan perlu satu penyerasian,\u201d katanya.<\/p>\n Sebagai studi kasus, ia mengambil contoh praktik influence trading<\/em> atau perdagangan pengaruh yang sangat jamak terjadi di pusaran elite birokrasi dan politik.<\/p>\n Di tingkat global, influence trading<\/em> berdiri sendiri sebagai sebuah delik pidana korupsi yang spesifik. Sementara di Indonesia, aparat penegak hukum harus mencari celah interpretasi dengan memasukkannya ke dalam keranjang delik penyalahgunaan wewenang.<\/p>\n \u201cMisalnya mengenai influence trading<\/em>, ya, sebenarnya dalam undang-undang tipikor kita ada, penyalahgunaan wewenang, ya. Agak mirip-mirip sebenarnya,\u201d kata Yusril.<\/p>\n Yusril kemudian mengilustrasikan bagaimana praktik perdagangan pengaruh tersebut bekerja di lapangan.<\/p>\n \u201cOrang jadi pejabat, dia menggunakan jabatannya itu untuk memudahkan sesuatu urusan bisnis. Nah, sebenarnya agak mirip dengan influence trading<\/em> itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n