\n<\/p>\n
Integritas, rekam jejak, kepemimpinan, dan kapasitas intelektual menjadi aspek yang diusulkan Ahmad Doli Kurnia untuk diprioritaskan pada tahap awal seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027\u20132032. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif apabila pemerintah tetap membentuk Panitia Seleksi (Pansel) di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n
<\/p>\n
Anggota Komisi II DPR RI tersebut menyarankan agar tahapan seleksi dirancang lebih panjang sehingga prosesnya dapat berjalan sambil menunggu revisi UU Pemilu selesai. Revisi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Maret 2027.<\/p>\n
Pada fase awal, menurut Doli, pansel dapat lebih dahulu menilai kualitas dasar para calon tanpa harus langsung menuntaskan seluruh tahapan seleksi. Aspek integritas dan rekam jejak menjadi perhatian, disertai penilaian terhadap kemampuan kepemimpinan serta kapasitas intelektual calon komisioner.<\/p>\n
Alternatif tersebut disampaikan Doli karena ia menilai proses seleksi calon anggota KPU tidak bisa dilepaskan dari perubahan regulasi yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. Ia mempertanyakan penggunaan undang-undang lama sebagai dasar seleksi apabila aturan tersebut nantinya diubah sebelum para komisioner menjalankan tugas.<\/p>\n
\u201cBagaimana dia mau ikut tes sementara undang-undangnya sedang mau direvisi? Undang-undangnya dibahas. Nah, terus pakai undang-undang yang lama? Ya lebih lucu lagi. Undang-undang yang lama kan nanti sudah mau diganti,\u201d kata Doli saat ditemui di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senayan, Jakarta, Senin (26\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut dia, persoalan juga dapat muncul apabila proses seleksi diteruskan dengan ketentuan baru yang belum selesai dibahas ketika ujian berlangsung. Calon komisioner berpotensi belum memahami substansi aturan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan tugas mereka.<\/p>\n
\u201cJadi nanti kita agak aneh ujian atau seleksinya pakai undang-undang yang lama. Tapi nanti kalau misalnya diteruskan pelaksanaannya pakai undang-undang baru yang mereka pada saat tes atau uji seleksi itu enggak paham tentang isinya karena memang belum selesai gitu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Atas pertimbangan tersebut, Doli menyatakan dirinya kurang setuju jika pansel dibentuk sekarang tanpa memperhitungkan proses revisi UU Pemilu. Ia menilai penyesuaian jadwal seleksi perlu dipikirkan agar proses pergantian komisioner tidak menimbulkan persoalan terkait penggunaan regulasi.<\/p>\n