\n<\/p>\n
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut memiliki kepentingan tersendiri dalam upayanya mengkritik soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai tersebut disebut-sebut ingin\u00a0<\/span>membenturkan hubungan antara Prabowo Subianto dan<\/span>\u00a0Joko Widodo (Jokowi).<\/span><\/p>\n <\/p>\n Ketua Umum All Cipayung Nusantara,<\/span> David Pajung<\/span> membedah anatomi serangan dari partai tersebut sebagai bentuk taktik usang yang dikenal dengan istilah ‘politik belah bambu’.<\/span> Analisis ini merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto<\/span>.<\/p>\n Baca Juga: Relawan Prabowo Sudah Tak Lagi Anggap Gibran Potensial di 2029<\/a><\/strong><\/p>\n “Hasto mengatakan bahwa ini menjadi beban bagi Pak Prabowo. Sebenarnya itu istilahnya politik belah bambu,<\/span> satu diinjak, satu dipeluk,” ungkap David dikutip Selasa (27\/10\/2026).<\/p>\n Menurut David, simpati yang ditunjukkan partai tersebut kepada presiden hanyalah panggung depan dari sebuah agenda besar. Tujuan utamanya adalah menanamkan benih kecurigaan demi merobohkan aliansi strategis antara kekuatan politik dari Prabowo dan Jokowi.<\/p>\n “Seolah-olah memeluk presiden, seolah-olah memberi <\/span>support<\/em> kepada beliau, padahal sebenarnya ada motif politik di belakang layar di balik itu untuk bagaimana memecah kekuatan Prabowo-Gibran atau Prabowo-Jokowi,” tegas David.<\/p>\n Sebelumnya,<\/span> Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik tajam pascakeluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).<\/span><\/p>\n Hasto menyebut bahwa presiden kini memikul beban berat karena pengadilan menyatakan tidak menemukan bukti wakilnya memiliki ijazah sekolah menengah atas (SMA). Hal itu merupakan sebuah putusan yang menurutnya membangkitkan kembali memori kolektif rakyat tentang intervensi kekuasaan dan akrobat hukum bernuansa nepotisme pada pencalonan dari Gibran di Pilpres 2024.<\/p>\n