\n<\/p>\n
Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mulai membuka ruang pengkajian hak angket polemik ijazah telah mematik amarah dari Kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu yang paling keras datang dari\u00a0<\/span>Partai Solidaritas Indonesia (PSI).<\/p>\n <\/p>\n Elite\u00a0<\/span>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir keras pergerakan partai tersebut yang menurutnya telah memperontonkan akrobat politik yang menggelikan lantaran mencoba menusuk dari belakang setelah menikmati berbagai fasilitas kekuasaan dari Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n Baca Juga: PSI Dian Sandi Ungkap Jurus ‘Pencocokan’ Foto Ijazah Jokowi, Nilai Asli Meski Sumbernya Akun Anonim<\/a><\/strong><\/p>\n Bestari mengungkit bagaimana partai tersebut telah mendapatkan beragam keuntungan, salah satunya adalah pengangkatan dari Salim Segaf Al Jufri. Ia diketahui baru saja dilantik oleh presiden sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di 2 Oktober 2026.<\/p>\n “Ada hal yang lucu gitu bahwa mereka ini kan ada di kabinet juga gitu ya. Salim Segaf Al Jufri yang baru dapat kenikmatan juga tuh diangkat sebagai salah satu dewan pertimbangan. Kemudian ada lagi satu, mendorong menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran,” sindir Bestari Barus dikutip Selasa (27\/10\/2026).<\/p>\n Politikus ini mengutuk keras pergerakan partai terkait yang dianggap tidak etis dalam berkoalisi. Ia menilai sangat tidak masuk akal apabila sebuah partai yang sudah berada di dalam sistem pemerintahan justru menjadi otak di balik upaya pemakzulan atau pelengseran sang Wakil Presiden melalui instrumen parlemen.<\/p>\n “Hari ini tiba-tiba ada pikiran nyeleneh yang mungkin karena kurang sehat juga gitu, ‘heh kalian sudah kasih kami ini, sekarang kalian mau kami angket ya’, gitu,” ungkap Bestari.<\/p>\n Bestari menambahkan bahwa manuver partai tersebut yang datang bergabung di masa-masa akhir kontestasi ini berpotensi membahayakan stabilitas politik dari Kabinet Merah Putih. PKS yang diam-diam bermanuver menggalang suara lintas fraksi demi memuluskan hak angket dipandang sebagai bentuk keputusasaan politik demi mendongkrak popularitas semata.<\/p>\n “Ini sungguh berbahaya kelakuan-kelakuan mereka ini terhadap kepemimpinan Pak Prabowo-Gibran. Ini yang harus dilihat oleh seluruh pendukung, termasuk kami sebagai pendukung yang paling utama. Kalau yang datang-datang di ujung kan termasuk ini. Tapi datang di ujung dapat kenikmatan pun kemudian ingin melengserkan, aneh gitu. Enggak ngerti saya jalan pikirannya apa,” tegas Bestari.<\/p>\n Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya siap menunjukkan dokumen ijazah dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana (S1) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.<\/p>\n Kuasa Hukum Gibran, Muhammad Rullyandi membeberkan bahwa langkah ini diambil menggunakan instrumen hukum dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihaknya menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh seorang pegiat pendidikan bernama Mercy Sihombing.<\/p>\n “Sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang sedang diperiksa dalam proses persidangan bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait atau intervensi,” ujar Rullyandi.<\/p>\n