\n<\/p>\n
Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa, menilai pihak yang paling tidak menghendaki persidangannya digelar adalah Jokowi sendiri. Ia menyebut kemauan \u201cSolo\u201d justru agar sidang berhenti.<\/p>\n
<\/p>\n
Pandangan itu disampaikan dr. Tifa dalam podcast<\/em> di kanal YouTube Forum Keadilan TV, program Madilog, yang tayang pada 24 Oktober 2026.<\/p>\n Dalam wawancara, dr. Tifa menceritakan bahwa eksepsinya sempat dikabulkan dengan amar putusan yang menurutnya sangat mutlak, yakni seluruh dakwaan batal demi hukum. Ia menyebut bangunan perkara yang disusun selama 510 hari oleh Polda dan JPU runtuh seketika, dan mengutip pendapat Profesor Gayus Lumbuun bahwa ia bebas.<\/p>\n Namun, kata dr. Tifa, beberapa hari kemudian ia kembali menjadi terdakwa, padahal amar putusan tidak memberi izin untuk itu. \u201cKita enggak bilang tokoh atau siapa pun, ada sebuah mekanisme di mana sidang ini ingin diselenggarakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n Menurut dr. Tifa, pihak yang paling tidak menyukai sidang ini adalah Jokowi. Ia meyakini Jokowi merasa lega ketika dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan terkejut ketika sidang dilanjutkan.<\/p>\n Ia memberi alasannya. Jika sidang berlanjut, Jokowi berpotensi berhadapan dengan dirinya dan \u201cribuan pertanyaan\u201d soal 709 dokumen yang menurutnya sarat kejanggalan.\u00a0<\/p>\n \u201cKemauan dari Solo adalah sidang ini berhenti. Case closed,\u201d katanya.\u00a0<\/p>\n Ia mengaku tidak tahu pihak mana yang sebenarnya memerintahkan sidang digelar. Ia hanya menduga tujuannya bisa saja untuk mempermalukan pihak tertentu, dan menilai tujuan itu sudah tercapai.<\/p>\n Meski berstatus terdakwa, dr. Tifa mengaku justru bersemangat. Ia menyebut persidangan sebagai ruang penelitian dan satu-satunya kesempatan membuka dokumen-dokumen tersebut ke publik.\u00a0<\/p>\n Jumlah dokumen itu, kata dia, bahkan bertambah menjadi 923 dalam daftar terbaru Polda Metro Jaya. Di antaranya ia menyebut KRS atas nama Joko Widodo yang akan dibandingkannya dengan KRS lulusan Kehutanan UGM lainnya.<\/p>\n