\n<\/p>\n
PDI-Perjuangan menyatakan terbuka terhadap ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun komunikasi lintas fraksi di DPR RI guna membahas tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya siap berdialog. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25\/10\/2026).<\/p>\n
“Kami membuka ruang untuk dialog,” kata Hasto.<\/p>\n
Menurut Hasto, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas dugaan pelanggaran etik. Ia menyoroti fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurutnya, tidak menemukan bukti dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran, serta putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
“Karena bagaimanapun keputusan Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik, tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan,” tutur Hasto.<\/p>\n
Hasto juga mempertanyakan pemenuhan persyaratan pencalonan dalam tahapan pendaftaran Pilpres 2024. Ia menilai ketentuan mengenai batas usia dan persyaratan minimum pendidikan semestinya menjadi perhatian sejak proses pendaftaran berlangsung.<\/p>\n
“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” papar Hasto.<\/p>\n