\n<\/p>\n
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka terus memunculkan desakan agar dirinya diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak.<\/p>\n
<\/p>\n
“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak,” kata Azis dalam keterangannya dikutip Senin (26\/10\/2026).<\/p>\n
Azis mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian Gibran tidak diposisikan seolah-olah menjadi kewajiban konstitusional yang harus dijalankan Presiden. Menurutnya, konstitusi telah mengatur mekanisme tersendiri untuk memberhentikan presiden maupun wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.<\/p>\n
Baca Juga: 150 Guru Besar Desak Gibran Segera Mundur, Hersebuno Arief: Ini Tak Bisa Dianggap Main-Main<\/a><\/strong><\/p>\n “Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka,” ujarnya.<\/p>\n Pernyataan Azis muncul di tengah polemik Putusan MK Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang berkaitan dengan keabsahan ijazah Gibran. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.<\/p>\n Namun, perdebatan belum mereda. Desakan pemakzulan Gibran terus menggema lantaran MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan setara SLTA milik Gibran yang menjadi syarat minimal pencalonan wakil presiden.<\/p>\n Azis mengakui pertimbangan MK memuat persoalan terkait bukti pendidikan Gibran. Meski demikian, ia meminta agar pertimbangan tersebut dibedakan dari amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Gibran ataupun memerintahkan pemberhentiannya.<\/p>\n