\n<\/p>\n
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata pernah hampir dihadirkan dalam sidang terkait dengan dokumen pendidikannya di Mahkamah Konsitutsi (MK). Hal tersebut menyusul permintaan dari Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Kuasa Hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi<\/span> mengatakan bahwa\u00a0<\/span>ketidakhadiran kliennya dalam sengketa-sengketa konstitusi sebelumnya bukanlah bentuk penghindaran,<\/span> melainkan murni karena majelis h<\/span>akim konstitusi tidak mengabulkan permohonan pelapor untuk melibatkannya secara langsung.<\/span><\/p>\n Baca Juga: Jawab Teka-teki Elite Politik, Ini Bocoran Ahmad Ali Soal Peluang Jokowi Turun Gunung Jadi Ketum PSI<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n “Ketika di sana ini kan pemohon juga sudah berupaya untuk meminta agar klien kami itu kan dijadikan sebagai pihak tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi,<\/span>” kata Rullyandi <\/span>dikutip Senin (26\/10\/2026).<\/span><\/p>\n Rullyandi juga menjelaskan bahwa putusan tersebut telah menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi pencalonan kliennya sejatinya telah diuji secara tuntas,<\/span> sah<\/span>\u00a0dan final melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.<\/span><\/p>\n Lebih jauh,<\/span> tim kuasa hukum mengingatkan publik pada sengketa serupa yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.<\/span> Dalam putusan monumental tersebut, pengadilan secara eksplisit telah memvalidasi seluruh tahapan kerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n “Pertama, ini kan sudah melalui proses di dalam verifikasi waktu itu pada saat pencalonan, pendaftaran, hingga juga waktu menyidangkan perkara putusan pilpres terkait itu kan sudah clear<\/em>,” kata Rullyandi.<\/p>\n Keputusan majelis hakim konstitusi saat itu menjadi dasar pengikat yang menetapkan bahwa lembaga pemilu tidak melakukan pelanggaran dalam menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang.<\/p>\n